Tiga Tahun Jokowi-JK, PKS Kritisi Indeks Demokrasi Indonesia

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 24 Oktober 2017
Tiga Tahun Jokowi-JK, PKS Kritisi Indeks Demokrasi Indonesia

DPP PKS adakan acara Evaliasi Tiga Thun Jokowi-JK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 lalu. Sebagai partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian mengatakan, pada tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi penurunan secara berkala Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Menurutnya, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2014 berada di angka 73,04 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 72,82 persen dan kembali menurun pada tahun 2016 menginjak di angka 70,09 persen.

"Indeks Demokrasi ini menunjukan tingkat penurunan kemajuan demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil. Kedua, hak-hak politik dan Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10).

Pipin Menjelaskan, turunnya apek kebebasan sipil, karena adanya pelarangan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat seperti yang terjadi secara kasat mata pada aksi bela Islam.

"Dan adanya diskriminasi dalam perlakukan dihadapan hukum terhadap tokoh masyarakat, ulama dan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, sambung Pipin, menurunnya aspek hak-hak politik disebabkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengoreksi kinerja pemerintah.

"Sedangkan penurunan pada aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan peran birokrasi pemerintah dan partai politik," pungkasnya.

Karena itu, dia meminta semua pihak, baik partai politik, pemerintah dan penegak hukum bersinergi untuk menaikan Indeks Demokrasi di Inonesia. (Pon)

Baca juga berita terkait dalam artikel berikut: Tiga Tahun Jokowi-JK, Pengamat Militer Nilai Sektor Polhukam Membaik

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PKS #Kabinet Jokowi-JK #Tiga Tahun Jokowi-JK #Pemerintahan Jokowi-JK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan