Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara
Kamis, 14 Maret 2024 -
MerahPutih.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tetap menghukum mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo dengan 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis di tingkat banding yang diputuskan PT DKI Jakarta tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Baca juga:
Rafael Alun Divonis 14 Tahun, DJP: Didasarkan Data dan Bukti
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama tiga bulan," bunyi amar putusan poin ke-2 sebagaimana dikutip dari laman PT DKI Jakarta, Kamis (14/3).
Ayah Mario Dandy Satriyo juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519 atau Rp 10 miliar. Jika tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Baca juga:
Kemudian, apabila Rafael Alun tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.
"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap berada dalam tahanan," imbuh hakim.
Putusan diucapkan dalam sidang yang digelar secara terbuka untuk umum pada Kamis (7/3). Hakim yang mengadili perkara Rafael Alun di tingkat banding, yakni hakim ketua Tjokorda Rai Suamba, Tony Pribadi dan Erwan Munawar selaku hakim-hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Baca juga:
Sesuai Tuntutan KPK, Rafael Alun Ayah Mario Dandy Divonis 14 Tahun Bui
Lalu, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Gatut Sulistyo selaku hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Panitera Pengganti Effendi P. Tampubolon.
Rafael dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)
