MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Panitia Khusus Hak Angket Haji (Pansus Haji) DPR RI 2024 dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Namun, pemanggilan tersebut masih bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengembangkan perkara yang saat ini tengah berjalan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami berbagai keterangan dari sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa.
"Terkait dengan pemanggilan Pansus Haji ini nanti kita akan lihat kebutuhan dari penyidik seperti apa, karena memang dari beberapa saksi yang kemarin dilakukan pemanggilan penyidik mendalami soal itu," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6).
Baca juga:
KPK Ungkap Dugaan Dana Fee Haji untuk Mengondisikan Pansus Haji DPR
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Pansus Haji
Dalam proses penyidikan, KPK juga mengonfirmasi sejumlah keterangan saksi terkait dugaan aliran dana yang disebut berasal dari pihak Kementerian Agama kepada Pansus Haji DPR.
Menurut Budi, penyidik tengah menelusuri tujuan dan maksud dari pemberian uang tersebut.
"Penyidik mengonfirmasi soal adanya keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, juga soal salah satu penyitaan yaitu uang yang diduga diberikan oleh pihak Kemenag kepada Pansus Haji. Maksud dan tujuannya itu pasti akan didalami," Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Budi menegaskan, KPK saat ini masih mengumpulkan seluruh informasi dan keterangan yang diperlukan untuk memetakan keterkaitan antarperistiwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.
Hasil pendalaman itu nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak tambahan guna mengonfirmasi informasi yang telah diperoleh.
"Nanti kita lihat kebutuhan dari penyidik apakah ada kebutuhan untuk melakukan konfirmasi atau sudah cukup dari keterangan saksi-saksi yang sudah dipanggil," ucapnya.
Baca juga:
KPK Janji Sampaikan Perkembangan Penyidikan
KPK memastikan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik, termasuk apabila terdapat pemeriksaan saksi baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
"Kami pasti akan update ke teman-teman jika ada pemeriksaan saksi terkait perkara apa pun ya, termasuk perkara kuota haji," kata Budi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan surat pemanggilan telah dikirim kepada Pansus Haji DPR, Budi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Ia hanya menegaskan bahwa informasi terkait pemeriksaan saksi akan diumumkan pada hari pelaksanaannya.
"Untuk pemeriksaan para saksi kami pasti akan update di hari H pemeriksaan," pungkasnya. (Pon)