Konflik Kampung Bayam, Pengamat Sebut Kewajaran Jadi Spirit untuk Hidup Bersama
Senin, 05 Februari 2024 -
Merahputih.com - Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra menilai eks warga Kampung Bayam tidak harus bersikap keras menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang dinilai secara regulasi hingga saat ini dianggap belum layak ditempati.
Tamtama juga mewanti-wanti agar tidak terjadi benturan keras antara warga dengan pemerintah karena terlalu memaksakan kehendak.
"Menyalahkan pemerintah karena keras kepala merupakan perusakan nama baik dan pertanda tidak saling mengerti. Kewajaran adalah spirit untuk hidup bersama, bukan semau-maunya," ucap Tamtama dikutip Antara.
Baca Juga:
Kelompok Tani Kampung Bayam Tolak Wacana Pj Heru Bangun Rusun Baru
Para eks warga Kampung Bayam dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bersama-sama mematuhi peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan polemik.
Tamtama mengatakan ada dugaan sekelompok orang berusaha mengompori warga eks Kampung Bayam untuk tetap menempati hunian lama meskipun terindikasi melanggar peraturan yang berlaku.
Selain itu, Tamtama juga mendukung opsi dari Pemprov DKI yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beberapa waktu lalu karena dianggap sebagai solusi dan nasihat bagi semua pihak.
Baca juga:
Pemprov DKI Langsung Respons Perselisihan JakPro dengan Warga Kampung Bayam
Misalnya, menempati rusun lain yang secara aturan sudah sah dan legal, atau menerima pembangunan rusun baru. Sehingga, apa yang legal memang menjadi pedoman, bukan saling adu kekuatan apalagi hingga memunculkan ancaman.
"Kebenaran di atas segala-galanya menjadi dasar solusi praktisnya. Jika memang misalnya warga kampung bayam tidak sah menduduki wilayah itu, kendati mendapat janji-janji politis sekalipun, turunan-turunan lainnya seharusnya tidak berlaku," kata Tamtama.
Baca juga:
Konflik Kampung Bayam, Pj Gubernur Heru Tegaskan Dirinya Harus Hargai Jakpro
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menampung warga eks Kampung Bayam. Rusun baru yang akan dibangun nanti memiliki 150 sampai 200 unit.
"Sudah sebulan menjelang akhir tahun, kami terus berdiskusi dengan pak asisten pembangunan untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok pada 2025," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).
