Ketua MPR Nilai Pemerintah Terlalu Lambat Lakukan Pemeriksaan Pasien COVID-19
Senin, 11 Mei 2020 -
MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarkatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai, jumlah pemeriksaan penderita corona kurang dari target yang sudah ditentukan dan terlambatnya menunggu hasil tes virus corona.
Hal ini menyebabkan pelaporan kasus infeksi di Indonesia mengalami keterlambatan, sehingga menyulitkan untuk menilai tingkat penyebaran yang riil di lapangan.
Baca Juga
Menurut Bamsoet, pemerintah perlu meningkatkan aktivitas pemeriksaan COVID-19 di Indonesia agar dapat memadai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 10.000 pemeriksaan perhari.
"Sedangkan pemeriksaan terbanyak saat ini yaitu pada tanggal 11 April dan 9 Mei 2020 yang masing-masing baru mencapai 7.000 pemeriksaan," jelas Bamsoet dalam keteranganya, Senin (11/5).
Bamsoet mengatakan, pemerintah perlu melakukan cek dan ricek, serta tidak tergesa-gesa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa kurva kasus COVID-19 melandai, namun juga disertakan dengan data yang riil dan komprehensif.
"Karena rata-rata butuh waktu seminggu sampai dua minggu sebelum hasil pemeriksaan COVID-19 diumumkan, sehingga menyebabkan data yang diumumkan tiap hari bukanlah data baru, tetapi terlambat dari kasus infeksinya," sebut Bamsoet.
Sementara, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19, perlu melakukan evaluasi terkait sistem pemeriksaan dan tes COVID-19, dikarenakan berdasarkan laporan di sejumlah daerah, rata-rata jumlah orang dalam pemantauan/ODP dan pasien dalam pengawasan/PDP yang meninggal mencapai jumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang terkonfirmasi meninggal akibat positif terjangkit virus corona.
"Mendorong pemerintah agar tetap melakukan pemeriksaan covid-19 dengan polymerase chain reaction/PCR, dan melatih seluruh tenaga medis agar fasih melakukan tes PCR, sehingga mendapatkan hasil yang optimal," terang Bamsoet.
Baca Juga
Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen
Ia juga berhaerap pemerintah konsisten dalam menginformasikan status perkembangan COVID-19 di Indonesia, dapat mengedepankan transparansi data yang akurat
"Sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat," tutup Bamsoet. (Knu)
