Kesehatan Cuma dapat 18% dari Stimulus COVID-19 Rp405 T, PKS: Pantes Ketinggalan

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kebijakan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan dana penanganan COVID-19 yang tak merata alokasinya. Sorotan terbesar soal porsi anggaran kesehatan hanya Rp75 triliun, atau sekitar 18 persen dari total stimulus dana COVID-19 Rp405 triliun.

"Bidang kesehatan dapat porsi lebih kecil dibanding sektor lain khususnya ekonomi. Tak salah jika prioritas pemerintah dalam menangani COVID-19 dipertanyakan, kesehatan atau ekonomi?" kata Politikus PKS Mardani Ali Sera dalam keteranganya, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Pemerintah Batasi Ventilator Hanya Buat Pasien Kondisi Berat

Jika dirinci dari Rp75 triliun itu, kata Mardana, diarahkan untuk menyediakan APD, ventilator, upgrade RS rujukan, insentif dokter dan santunan kematian tenaga medis. "(Tentu saja) Angka Rp75 triliun amat kecil untuk menghadapi kondisi yang sudah masuk skala pandemi," kritik dia.

Mardani memahami kondisi ekonomi juga perlu mendapat prioritas. Namun di tengah pandemi maupun darurat kesehatan, keselamatan masyarakat harus jadi yang utama.

"Analoginya jika ada kebakaran, fokus untuk padamkan api yakni laju penyebaran Covid-19, bukan membersihkan puingnya," imbuh Mardani.

PKS juga menyoroti tingkat tes COVID-19 Indonesia sampai 10 Mei rasionya hanya 0.41 orang per 1000 penduduk. Mardani membandingkan dengan dengan Malaysia yang rasio tes hampir 8 orang per 1000 org, lalu Thailand 1.39 per 1000 orang, dan India 1.17 per 1000 orang.

"Setidaknya 20 kali lipat untuk sejajar dengan Malaysia. Pantes jauh tertinggal dari negara Asia lainnya," sindir petinggi PKS itu.

Baca Juga:

Perintah Jokowi Tes Massal PCR Sehari 10 Ribu Cuma Butuh Biaya Rp5 M

Sebagai solusi, Mardani meminta anggaran kesehatan Rp75 triliun yang ada sekarang harus ditambah. Apalagi, kata dia, potensi kasus yang bakal terus melonjak jika melihat penerapan PSBB yang tidak efektif atau bahkan ingin dilonggarkan.

"Mengingat Indonesia diperkirakan belum memasuki puncak kasus Covid-19, ada peluang pasien positif yang kian bertambah," ungkap anggota DPR ini seraya pemerintah mengoptimalkan industri farmasi dalam negeri.

Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan anggaran stimulus Rp405,1 triliun terdiri atas Rp150 triliun anggaran itu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk dalamnya restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha.

Kemudian, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Anggaran Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net). Pemerintah pun menambah anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Tuntut Produksi Massal PCR dan Alkes COVID-19 Lokal Beres Akhir Mei