Perintah Jokowi Tes Massal PCR Sehari 10 Ribu Cuma Butuh Biaya Rp5 M

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 13 April 2020
Perintah Jokowi Tes Massal PCR Sehari 10 Ribu Cuma Butuh Biaya Rp5 M

Alat tes swab virus Corona berupa Polymerase Chain Reaction diagnostic kit (PCR) di Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan tes COVID-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang ditargetkan hingga 10 ribu spesimen per hari. Berdasarkan hitungan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, pemerintah untuk merealisasikannya harus merogoh kocek sehari Rp5 miliar.

"Satu kali pemeriksaan (1 orang) berbiaya minimal Rp500.000," kata Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof Amin Soebandrio, dikutip dari rekaman diskusi daring bertemakan “Strategi Percepatan Diagnostik Laboratorium Covid-19 di Indonesia”, Minggu (12/4) kemarin.

Baca Juga:

Perintahkan Sehari 10.000 Tes PCR, Jokowi Tuntut Data Jangan Dimanipulasi

Berdasarkan hitungan Eijkman itu dalam sehari sedikitnya butuh biaya Rp5 miliar. Adapun dalam 30 hari atau sebulan, pemerintah hanya perlu menyediakan anggaran sedikitnya Rp150 miliar untuk merealisasikan perintah Presiden Jokowi.

Artinya, Pemerintah Presiden Jokowi hanya perlu mengalokasi sekitar 0,2% dari anggaran tambahan APBN penanganan COVID-19 bidang kesehatan yang totalnya mencapai Rp75 triliun untuk melaksanakan tes massal selama 30 hari.

Baca Juga:

Jokowi Teken Perppu Tambahan Anggaran COVID-19 Rp400 Triliun Lebih!

Namun kemarin, Prof Amin menekankan pentingnya komitmen pemerintah bersedia membiayai pemeriksaan massal tes PCR dalam mendeteksi deteksi cepat penyebaran virus secara luas.

“Ini satu hal yang kita lupakan. Kita dituntut untuk memeriksa kasus sebanyak-banyaknya di seluruh daerah, tetapi wani piro (berani berapa-red)? Anggaran ini harus dipastikan tersedia," ungkap bos Lembaga Biologi Molekuler Eijkman itu.

Jokowi
Presiden Joko Widodo dalam Joko Widododari Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (2/4/2020). ANTARA/Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden/pri.

Hari ini, Presiden Jokowi mengakui memang sudah mendapat laporan laboratorium untuk mengolah spesimen dengan metode PCR sudah diperbanyak. Namun, dia memerintahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menggenjot lagi pemeriksaan tes PCR secara luas dan cepat.

Jokowi menekankan penambahan target tes PCR harian ini diharapkan mampu mengurangi tumpukan pemeriksaan sample terutama di daerah episentrum penyebaran COVID-19.

"Saya ingin setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10 ribu," kata Jokowi dalam rapat terbatas konpres video "Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19" di Istana Merdeka, Jakarta Senin (13/4). (New)

Baca Juga:

Perintah Jokowi Tes Massal PCR Sehari 10 Ribu Cuma Butuh Biaya Rp5 M

#Jokowi #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan