Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja

Ilustrasi - Pengibaran bendera ‘One Piece’. (NET/ChatGPT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menjelang HUT ke-80 RI, pengibaran bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut dari serial anime One Piece ramai diperbincangkan. Fenomena ini mendapat beragam tanggapan, salah satunya dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak langsung menghakimi dan melihat fenomena ini lebih dalam.

"Di era digital ini, setiap orang punya akses informasi. Jadi, jangan terburu-buru menyimpulkan atau menilai itu buruk," kata Mardani dalam keterangannya, Senin (4/8).

Bendera Jolly Roger dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan perlawanan terhadap kondisi sosial-politik. Dalam serialnya, bendera ini adalah simbol kru bajak laut.

Baca juga:

Polres Metro Jakpus Bersama Satpol PP Tindak Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Namun, Menkopolkam Budi Gunawan menilai aksi ini sebagai provokasi yang merendahkan bendera Merah Putih.

Menanggapi hal ini, Mardani Ali Sera berpendapat bahwa masyarakat, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan peka. Ia menekankan perlunya pendekatan empatik, bukan reaktif, terhadap aspirasi mereka.

"Rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar," ujarnya.

Mardani menambahkan bahwa fenomena ini tidak perlu dibesar-besarkan, selama tidak ada unsur kekerasan. Ia melihat ini sebagai ruang dialog antara negara dan warga.

"Nikmati saja. Kadang mereka hanya butuh didekati dan didengar, nanti juga akan kembali," ungkap politisi PKS ini.

Baca juga:

Viral Bendera One Piece, Istana: Merah Putih adalah Keniscayaan yang Tak Boleh Diganti Apapun

Ia juga tak melihat adanya pelanggaran hukum dalam aksi ini. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari ekspresi masyarakat.

"Tidak melanggar hukum. Terkadang anak berulah karena kurang perhatian. Beri saja perhatian, nanti mereka akan kembali dekat," sebutnya.

Menurut Mardani, memiliki rakyat yang kritis itu bagus, asalkan tetap menjaga situasi agar tidak anarkis.

#One Piece #DPR #DPR RI #Mardani Ali Sera
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Bagikan