Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja

Ilustrasi - Pengibaran bendera ‘One Piece’. (NET/ChatGPT)
Merahputih.com - Menjelang HUT ke-80 RI, pengibaran bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut dari serial anime One Piece ramai diperbincangkan. Fenomena ini mendapat beragam tanggapan, salah satunya dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.
Ia mengajak semua pihak untuk tidak langsung menghakimi dan melihat fenomena ini lebih dalam.
"Di era digital ini, setiap orang punya akses informasi. Jadi, jangan terburu-buru menyimpulkan atau menilai itu buruk," kata Mardani dalam keterangannya, Senin (4/8).
Bendera Jolly Roger dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan perlawanan terhadap kondisi sosial-politik. Dalam serialnya, bendera ini adalah simbol kru bajak laut.
Baca juga:
Polres Metro Jakpus Bersama Satpol PP Tindak Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI
Namun, Menkopolkam Budi Gunawan menilai aksi ini sebagai provokasi yang merendahkan bendera Merah Putih.
Menanggapi hal ini, Mardani Ali Sera berpendapat bahwa masyarakat, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan peka. Ia menekankan perlunya pendekatan empatik, bukan reaktif, terhadap aspirasi mereka.
"Rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar," ujarnya.
Mardani menambahkan bahwa fenomena ini tidak perlu dibesar-besarkan, selama tidak ada unsur kekerasan. Ia melihat ini sebagai ruang dialog antara negara dan warga.
"Nikmati saja. Kadang mereka hanya butuh didekati dan didengar, nanti juga akan kembali," ungkap politisi PKS ini.
Baca juga:
Viral Bendera One Piece, Istana: Merah Putih adalah Keniscayaan yang Tak Boleh Diganti Apapun
Ia juga tak melihat adanya pelanggaran hukum dalam aksi ini. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari ekspresi masyarakat.
"Tidak melanggar hukum. Terkadang anak berulah karena kurang perhatian. Beri saja perhatian, nanti mereka akan kembali dekat," sebutnya.
Menurut Mardani, memiliki rakyat yang kritis itu bagus, asalkan tetap menjaga situasi agar tidak anarkis.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)