Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja

Ilustrasi - Pengibaran bendera ‘One Piece’. (NET/ChatGPT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menjelang HUT ke-80 RI, pengibaran bendera Jolly Roger atau bendera bajak laut dari serial anime One Piece ramai diperbincangkan. Fenomena ini mendapat beragam tanggapan, salah satunya dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak langsung menghakimi dan melihat fenomena ini lebih dalam.

"Di era digital ini, setiap orang punya akses informasi. Jadi, jangan terburu-buru menyimpulkan atau menilai itu buruk," kata Mardani dalam keterangannya, Senin (4/8).

Bendera Jolly Roger dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan perlawanan terhadap kondisi sosial-politik. Dalam serialnya, bendera ini adalah simbol kru bajak laut.

Baca juga:

Polres Metro Jakpus Bersama Satpol PP Tindak Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Namun, Menkopolkam Budi Gunawan menilai aksi ini sebagai provokasi yang merendahkan bendera Merah Putih.

Menanggapi hal ini, Mardani Ali Sera berpendapat bahwa masyarakat, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan peka. Ia menekankan perlunya pendekatan empatik, bukan reaktif, terhadap aspirasi mereka.

"Rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar," ujarnya.

Mardani menambahkan bahwa fenomena ini tidak perlu dibesar-besarkan, selama tidak ada unsur kekerasan. Ia melihat ini sebagai ruang dialog antara negara dan warga.

"Nikmati saja. Kadang mereka hanya butuh didekati dan didengar, nanti juga akan kembali," ungkap politisi PKS ini.

Baca juga:

Viral Bendera One Piece, Istana: Merah Putih adalah Keniscayaan yang Tak Boleh Diganti Apapun

Ia juga tak melihat adanya pelanggaran hukum dalam aksi ini. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari ekspresi masyarakat.

"Tidak melanggar hukum. Terkadang anak berulah karena kurang perhatian. Beri saja perhatian, nanti mereka akan kembali dekat," sebutnya.

Menurut Mardani, memiliki rakyat yang kritis itu bagus, asalkan tetap menjaga situasi agar tidak anarkis.

#One Piece #DPR #DPR RI #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Bagikan