Delegasi Palestina di Sidang PUIC: Dalam Sejarah Manusia, Tak Pernah Ada Kejahatan Seperti Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 13 Mei 2025
Delegasi Palestina di Sidang PUIC: Dalam Sejarah Manusia, Tak Pernah Ada Kejahatan Seperti Ini

Ilustrasi - Warga Gaza saat antre air bersih di kamp pengungsian. ANTARA/Anadolu/py.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sidang Komite Eksekutif ke-53 International Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta menegaskan kembali posisi negara-negara Muslim dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, selaku pemimpin sidang membuka sidang dengan berdoa bersama sebagai simbol solidaritas kolektif dari seluruh delegasi PUIC terhadap rakyat Palestina yang terus mengalami penjajahan dan kekerasan.

Delegasi Palestina dalam sidang PUIC mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah dan keteguhan dalam membersamai bangsa Palestina.

Dalam kesempatan pertama, delegasi Palestina memberikan update tentang derita bangsanya dalam proses genosida yang dilakukan Zionis Israel.

"Dalam sejarah manusia, tak pernah ada kejahatan seperti ini," ucap delegasi Palestina, Selasa (13/5).

Delegasi tersebut menyatakan membela Palestina bukan hanya tentang Palestina, tetapi tentang membela kemanusiaan secara menyeluruh dan global.

"Kejadian seperti konflik Pakistan-India saat ini, juga bagian perjuangan kita, seperti membela Palestina," ujarnya.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Solidaritas terhadap Palestina adalah bagian dari perjuangan global dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Oleh karena itu, menurut delegasi tersebut perlu adanya strategi yang terkoordinasi untuk memperkuat ketahanan warga Palestina serta mendorong pengakuan parlemen Palestina agar bisa menjalin aliansi dengan negara-negara Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Usulan konkret juga disampaikan dalam sidang seperti seruan untuk memboikot parlemen-parlemen yang secara terbuka mendukung Zionis Israel serta mengarahkan tekanan diplomatik pada Kongres Amerika agar kembali mengedepankan nilai-nilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kemerdekaan dan hak asasi manusia.

Delegasi lainnya juga mendorong agar prinsip-prinsip Mahkamah Pidana Internasional bisa diterapkan pada sistem hukum negara-negara anggota PUIC sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perang Israel.

Lebih lanjut, semua delegasi diberi kesempatan menyampaikan pendapat atau resolusi tentang Palestina, di antaranya ajakan bangga menjadi negara Islam. Peserta delegasi mengajak seluruh negara anggota PUIC untuk bangga terhadap identitas keislaman mereka dan bersatu dalam melawan ketidakadilan global.

Langkah-langkah konkrit yang disepakati dalam sidang diharapkan menjadi pendorong nyata bagi gerakan internasional pendukung kemerdekaan Palestina. Juga ada pendapat bahwa anggota PUIC tidak ingin memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat tetapi bersungguh-sungguh dalam membekukkan diplomasi dengan Israel.

Sidang yang dipimpin oleh Mardani Ali Sera ini dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra) serta para anggota BKSAP lainnya, yaitu Sigit Purnomo (Pasha Ungu dari Fraksi PAN), Eva Monalisa (F-PKB), dan Syahrul Aidi Mazaat (Fraksi PKS).

Baca juga:

Trump Diklaim Akan Akui Palestina di KTT Negara Teluk-AS 2025, Analis Meragukan Klaim Itu

Semua delegasi negara yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina dan mendesak agar PUIC mengambil langkah nyata dalam memperkuat posisi Palestina di forum Internasional.

"Sidang ini menegaskan kembali bahwa perjuangan membela Palestina adalah bagian dari misi PUIC dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan," kata Mardani Ali Sera. (Pon)

#Palestina #Free Palestina #DPR RI #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Bagikan