MerahPutih.com - Direktur Program Doktoral Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) TB Massa Djafar menilai, meski harus menunggu putusan praperadilan, secara politis posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin terjepit.
"Tekanan internal Golkar semakin menguat. Opini publik pun tidak berpihak pada Setya Novanto. Political Trust Setya Novanto semakin merosot, berada pada titik nadir," ujarnya kepada merahputih.com, Senin, (27/11).
Selama era reformasi, kata TB Massa, kursi Ketua Umum Partai Golkar selalu dihuni oleh sosok yang memiliki kekuatan finansial. Mulai dari Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie hingga Setya Novanto adalah politisi yang merangkap sebagai pengusaha.
Pengaruh kekuatan modal juga diprediksi bakal menentukan pengganti Setnov yang kini berstatus tersangka korupsi dan telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, sejak 19 November 2017 lalu.
"Kemungkinan lain tak terhindarkan adalah pengaruh kekuatan modal. Kalau begini, maka Golkar akan menjadi partai kartel," tegas dia.
Karena itu, menurut TB Massa, sosok pengganti Setnov harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas yang tinggi. Hal tersebut, untuk mengembalikan citra Golkar yang kian terpuruk setelah Setnov menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Sosok pengganti (Setnov) bukan sekedar memiliki sumber dana yang cukup. Tetapi, dibutuhkan seorang tokoh yang memiliki visi, berintegritas, bersih, dan berakar kebawah. Sehingga ia mampu membangun citra yang positif," tandasnya.
Ketua Umum Golkar pasca Setnov, lanjut TB Massa, harus mampu membersihkan partai dari lingkaran korupsi. Jika tidak segera berbenah, ia memprediksi Partai Beringin itu akan akan menemui ajalnya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Sebagaimana diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar diadakan tiga hari berselang setelah KPK telah memindahkan Setnov dari Rumah Sakit dr. Citpo Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Timur pada Minggu (19/11) malam.
Dalam rapat yang berjalan alot hingga larut malam itu, DPP Partai Golkar memutuskan untuk tetap mempertahankan Setnov sebagai Ketua Umum DPP Golkar hingga keluar putusan praperadilan.
Sebagai gantinya, Idrus Marham ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk menjalankan tugas Setnov dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
Selain itu, Setnov juga tetap menjabat sebagai Ketua DPR RI setelah mengirimkan surat saktinya kepada pimpinan lembaga tersebut pada hari dilaksanakan rapat pleno Golkar. (Pon)