Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menuai sorotan tajam dari Komisi IV DPR RI.
Baca juga:
1 Juli Indonesia Setop Impor Solar, Sawit Jadi Energi Masa Depan
Anggota Komisi IV, Firman Soebagyo, menilai kebijakan yang bertujuan menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi justru menimbulkan dampak serius terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,
Komisi IV DPR Firman Soebagyo
Suara Keluhan Petani Sawit
Firman mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di berbagai daerah terkait anjloknya harga TBS setelah kebijakan ekspor satu pintu diumumkan.
Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,
Komisi IV DPR Firman Soebagyo
Politikus Golkar itu menyoroti tiga faktor utama yang menekan harga sawit:
- Penumpukan stok CPO di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu pintu, sehingga mengurangi daya serap hasil panen petani.
- Kekhawatiran biaya distribusi dan administrasi meningkat, membuat margin usaha menurun dan pabrik menyesuaikan harga pembelian TBS.
- Ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan, yang membuat pembeli luar negeri menunda transaksi sehingga perdagangan melambat.
Usulan Jalan Keluar dari DPR
Untuk itu, Firman meminta pemerintah menerapkan masa transisi sebelum kebijakan dijalankan penuh. Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara agar rantai pasok tidak terganggu.
Baca juga:
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Di sisi lain, pemerintah diminta memastikan transparansi harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan DSI agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan petani maupun pelaku usaha.
Firman juga mendorong peningkatan serapan domestik melalui program biodiesel dan penguatan industri hilir sebagai langkah menjaga keseimbangan pasokan serta stabilitas harga sawit nasional.
Baca juga:
DSI Jadi Senjata Baru Ekspor Nasional, DPR: Harga Komoditas Dalam Negeri Harus Ikut Naik
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama,” tutup Firman dalam keterangannya kepada media, Minggu (31/5). (Pon)
