MerahPutih.com - Penempatan prajurit sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menuai sorotan. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie menilai, penempatan TNI sebagai Direktur Bulog ini juga memperlihatkan pemerintah tidak melakukan evaluasi atas berbagai kritikan publik.
“Bahkan persoalan ini merupakan bentuk keberulangan dan/atau keberlanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya,” kata Ikhsan di Jakarta, Selasa (10/2).
Menurut dia, kans orang sipil menduduki jabatan strategis sangat berat.
“Harapan bahwa pemimpin baru dapat memperbaiki kondisi regresi reformasi militer dalam 5-10 tahun era Presiden sebelumnya, sejauh ini masih sebatas imajinasi,” jelas Ikhsan.
Ikhsan menganggap, melalui penempatan TNI pada jabatan sipil ini, pemerintahan baru ini semakin melibatkan militer pada ranah sipil, yakni dalam konteks peran-peran di luar bidang pertahanan.
Baca juga:
Status Mayjen Novi Helmy di TNI Setelah Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Di awal pemerintahan ini, militer telah dilibatkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), penertiban kawasan hutan, hingga wacana pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan. Kebijakan ini bertentangan dengan ”kodrat” militer sebagai alat negara di bidang pertahanan.
“Pemaksaan paradigma pertahanan dalam isu-isu demikian hanya memperlihatkan gejala militerisme pada kerja-kerja di ruang sipil,” kata dia.
Ikhsan menuturkan, semakin maraknya pelibatan militer pada ranah sipil justru menimbulkan kontradiksi antara harapan putra-putri bangsa yang ingin mengabdikan dirinya untuk pertahanan negara melalui militer. Mereka dihadapkan pada peran-peran yang semestinya menjadi domain otoritas sipil.
“Ketika militer semakin jauh dilibatkan pada bidang-bidang di luar pertahanan, justru berpotensi dapat memicu turunnya profesionalitas prajurit, terutama kemampuan dan skill tempurnya,” tutup Ikhsan.
Baca juga:
Dirut Bulog Anyar Janji Kerja Keras Serap 3 Juta Beras Petani
Sekedar informasi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebut telah menyetujui penunjukan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
Adapun persetujuan itu diberikan karena TNI terikat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasarkan pada nota kesepahaman.
Penunjukan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog merupakan bagian kerja sama strategis antara TNI dan BUMN. (Knu)