Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago menegaskan, pemerintah akan memburu pihak-pihak yang menyebarkan video disertai narasi hoaks mengenai aksi demonstrasi dan kerusuhan yang beredar di media sosial.

Djemari menyebutkan, aparat akan menelusuri identitas pemilik akun yang pertama kali menyebarkan konten tersebut.

Baca juga:

Menko Polkam Djamari Respon Video Aksi Demo di Jakarta, Minta Warga Tidak Terpengaruh

Pemerintah Tindak Tegas Penyebar Video Demo Hoaks di Media Sosial

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, pemerintah memastikan akan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami akan telusuri akun siapa yang menyebarkan. Kalau memenuhi unsur tindak pidana, tentu akan diproses dan ditindak secara tegas.

ujar Djamari, Rabu (5/8)

Menurut dia, penyebaran informasi palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat tidak akan dibiarkan.

Pemerintah, lanjutnya, memiliki kemampuan untuk melacak identitas akun penyebar, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga:

Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman

Kemenko Polkam Bantah Video Kerusuhan yang Beredar di Media Sosial

Selain menegaskan, langkah penegakan hukum, Djamari juga membantah isi video yang beredar di media sosial tersebut. Ia memastikan narasi yang menyebut adanya kerusuhan maupun kondisi tidak kondusif di Indonesia merupakan informasi yang tidak benar.

“Video itu tidak benar. Saat ini tidak ada kondisi seperti yang digambarkan dalam video tersebut di wilayah Indonesia. Mungkin itu kejadian pada masa lalu, tetapi bukan situasi sekarang,” katanya.

Djamari menambahkan, situasi keamanan nasional hingga saat ini tetap aman dan terkendali.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, serta tidak ikut menyebarkan konten yang belum dipastikan kebenarannya. (knu)