Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk segera memberikan sanksi yang tegas terhadap politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurnia. Pasalnya, Doli mendesak Partai Golkar menyelenggarakan musyawarah luar biasa (munaslub) untuk menyikapi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang namanya disebut dalam dakwaan kasus e-KTP.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin saat menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
"Ada tindakan pecah belah partai itu, harusnya Dewan Pimpinan Pusat harus tegas, harus berikan sanksi, jangan dibiarkan," ujar Mahyudin di kediaman Agung Laksono, Jalan Cipinang Cimpedak, Jakarta, Minggu (26/3).
Mahyudin mengatakan bahwa dirinya sepakat bila sanksi itu diberikan. Ia pun menyerahkan sepenuhnya sanksi yang dijatuhkan pada mekanisme partai yang berlaku.
"Saya sih lebih setuju itu diberi sanksi. Sanksi itu kan bisa berupa teguran, berupa pemberhentian," kata Mahyudin.
Mahyudin menyebut bahwa DPP Partai Golkar akan memutuskan langkah yang tepat untuk merespon tindakan politisi muda Golkar yang mendesak digelarnya munaslub.
"Saya kira itu Dewan Pimpinan Pusat yang memutuskan apa yang lebih tepat," pungkas Mahyudin.
Sebelumnya politisi muda Partai Golkar, yang mewakili Gerakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak Partai Golkar menggelar munaslub. Menurut Doli, partainya sangat dirugikan atas kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto. (Pon)
Berita terkini kasus e-KTP baca juga dalam artikel: KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru Kasus E-KTP