MerahPutih.com - Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Suahasil, komitmen tersebut tercermin dari alokasi belanja negara untuk berbagai program prioritas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan produktivitas masyarakat.
APBN Dukung Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi pembelajaran.
Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan mencapai 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Dukungan APBN juga dialokasikan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.
"Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelasnya, Kamis (8/10).
Baca juga:
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
APBN 2027 Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Suahasil memastikan APBN tetap menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Ia mengatakan, APBN akan berperan dalam membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun depan.
Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Meski demikian, Suahasil memastikan kebijakan tersebut tetap mengedepankan kredibilitas dan disiplin fiskal.
Dalam APBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun.
Dengan asumsi tersebut, defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,
Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara.
Pemerintah Gandeng Swasta dan Danantara
Suahasil menjelaskan, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak hanya akan mengandalkan APBN. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara.
Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, diperlukan pertumbuhan investasi hingga sekitar 7 persen.
Baca juga:
Suahasil menegaskan kembali arah kebijakan APBN selama dua tahun pemerintahan Prabowo.
"Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik," pungkasnya. (Asp)