Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — PEMERINTAH Nepal resmi menghentikan pencarian korban banjir bandang, pekan ini. Keluarga dari ribuan orang yang masih hilang, beberapa minggu setelah banjir bandang melanda negara tersebut, mengungkapkan perasaan yang bercampur aduk.
Kantor Perdana Menteri Balendra Shah pada Senin (5/10) memutuskan operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir pada 26 Agustus resmi dihentikan. Alih-alih melanjutkan pencarian, pihak berwenang akan berkonsentrasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk memulihkan jalan dan jembatan yang terputus akibat banjir, terutama di daerah terpencil tempat infrastruktur yang rusak menyulitkan penyaluran bantuan.
Sejauh ini, tim penyelamat telah menemukan setidaknya 1.455 jenazah, tetapi 5.285 orang lainnya masih dinyatakan hilang, termasuk ratusan warga negara asing.
Harapan untuk menemukan korban selamat sempat bangkit kembali setelah dua pekerja asal Nepal diselamatkan dari terowongan bawah tanah di proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Trishuli pada 4 September. Dua hari kemudian, tim penyelamat menemukan seorang pria berkebangsaan China di lokasi yang sama.
Baca juga:
Longsor masih Mengintai Nepal, para Pendaki Dievakuasi dengan Helikopter
Disambut Protes
Keluarga korban telah menggelar aksi protes dan doa bersama di Nepal, mendesak agar upaya pencarian ditingkatkan.
“Saya sangat marah kepada pemerintah karena menyerah pada upaya pencarian dan penyelamatan padahal ribuan orang masih hilang. Saya tidak paham bagaimana mereka bisa melakukan itu saat kami masih memiliki harapan bahwa orang yang kami cintai bisa ditemukan,” ujar Usha Khatri, dikutip The Korea Times. Ia telah menghabiskan waktu berhari-hari mencari suaminya di beberapa kota yang dilalui aliran sungai tempat jenazah-jenazah ditemukan.
Selama pencarian yang masih berlangsung, ia terus memeriksa foto-foto jenazah yang ditemukan, tapi langsung dimakamkan demi preservasi sampai identifikasi selesai dilakukan. “Pemerintah harus menyerahkan jenazahnya atau menunjukkan bukti kuat bahwa suami saya sudah tiada, baru setelah itu mereka bisa menyatakannya meninggal,” tegas Khatri.
Mahesh Shrestha, yang saudaranya bekerja sebagai insinyur di PLTA yang diterjang banjir menyebut pemerintah telah menelantarkan keluarga korban. “Mereka seharusnya tidak menghentikan pencarian. Keluarga kami menuntut agar mereka terus mencarinya,” ujarnya.
Baca juga:
Mengalihkan Fokus pada Upaya Rehabilitasi
Namun, sebagian warga lainnya menyambut baik keputusan tersebut dan menyatakan sedang mengurus surat keterangan kematian yang diterbitkan pemerintah.
“Setelah berminggu-minggu berlalu, harapan untuk menemukan korban selamat sangat tipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Kami yakin tidak ada anggota keluarga kami yang selamat dan kami hanya menginginkan kepastian,” ungkap Nirajan Poudel, yang kehilangan lima anggota keluarganya akibat banjir tersebut.
Beberapa orang yang kerabatnya masih belum ditemukan telah menggelar pemakaman simbolis. Kremasi merupakan ritual terakhir yang sangat penting dalam tradisi Hindu. Mereka tetap menggelar upacara tersebut meskipun tanpa jasad, memberikan ketenangan spiritual bagi sejumlah keluarga.
Poudel mengatakan pemerintah sejauh ini masih menolak menerbitkan surat keterangan kematian dengan alasan adanya regulasi dan undang-undang yang perlu diubah terlebih dahulu. Surat keterangan kematian ini sangat krusial di Nepal agar keluarga korban dapat menerima santunan, klaim asuransi, dan pembagian hak waris.
Setelah resmi menghentikan upaya pencarian korban, pemerintah Nepal mengalihkan fokus pada pemulihan dan rekonstruksi. Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi dan pemulihan akan menelan dana sebesar USD 4,77 miliar (sekira Rp 76,3 triliun). Hampir 33.000 orang terdampak dan sekitar 7.500 rumah rusak atau hancur.(dwi)
Baca juga:
Nepal Tetapkan Hari Berkabung Nasional setelah Banjir Mematikan
