2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

Sabtu, 06 Februari 2021 - Alwan Ridha Ramdani

MerahPutih.com - Penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Bahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan masih bolong. Diklaim, 2 juta data belum dientry.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, 2 juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi. Namun justru kasus-kasus negatif yang belum terlaporkan. Selama ini banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif.

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar

"Tujuannya agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan," katanya.

Ia mengungkap, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium, karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas. Tetapi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari apa yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog.

Sementara, yang dimaksud Menko Luhut, 2 juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.

"Artinya, bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus COVID-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan COVID-19. Sejak awal Menko Luhut fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Luhut juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan. Seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

“Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” ujar Jodi. (Knu)

Baca Juga:

Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan