Wacana pemotongan gaji menteri oleh Presiden Prabowo menuai respons DPR. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal moral di tengah dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.

Presiden Prabowo meminta tanah BUMN tidak dijual dengan harga pasar dan diprioritaskan untuk program perumahan rakyat.

Amnesty International mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pengamat yang tidak menyukai keberhasilan pemerintah.

Komisi XIII DPR mendesak LPSK untuk memberikan perlindungan darurat bagi aktivis KontraS, Andrie Yunus.

KPK menggeledah rumah Bupati Rejang Lebong hingga Kadis PUPR. KPK menyita uang senilai Rp 1 miliar dari penggeledahan tersebut.

KPK menyita satu mobil dan Rp 1 miliar dalam kasus suap impor Bea Cukai. Hal ini menjadi langkah dalam upaya asset recovery.

KPK mengingatkan ASN dan pejabat negara menolak gratifikasi berupa THR menjelang Lebaran. Permintaan hadiah atau dana dapat berujung tindak pidana korupsi.

Komisi III DPR masih memantau kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus. Polisi diminta mengusut tuntas kasus tersebut.

Komisi III DPR RI memantau kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus. DPR masih menunggu penyelidikan polisi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengingatkan publik agar berhati-hati terhadap foto pelaku penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus yang diduga merupakan rekayasa AI.

Komisi III DPR RI mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan meminta polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut.

Komisi III DPR RI menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera menangkap pelaku.

PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.

KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dana THR dari perangkat daerah. Total setoran mencapai Rp610 juta.

KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono sebagai tersangka dugaan pemerasan dana THR dari perangkat daerah.