KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono sebagai tersangka dugaan pemerasan dana THR dari perangkat daerah.

Sejak 2025, Andrie Yunus kerap menghadapi tekanan setelah aktif mengkritik sejumlah isu yang dinilai berkaitan dengan penguatan peran militer di ruang sipil.

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menunaikan zakat melalui Baznas di Istana Negara. Penghimpunan zakat Ramadan tercatat mencapai Rp6 triliun.

Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. Saat ini, pihak yang terjaring OTT masih berstatus sebagai terperiksa

kekerasan terhadap seseorang yang menjalankan aktivitas advokasi hak asasi manusia berpotensi merusak rasa aman warga negara sekaligus mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Peristiwa tersebut menambah daftar panjang serangan dan teror terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik.

KPK menangkap Bupati Cilacap, Syamsyul Auliya Rachman. Ia ditangkap lantaran diduga terlibat kasus korupsi.

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal usai merekam podcast di kantor YLBHI. Ia mengalami luka bakar 24 persen.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan RUU Satu Data Indonesia akan dibahas tahun ini sebagai inisiatif DPR untuk mengintegrasikan data pemerintah demi pembangunan nasional.

Anggota DPR Daniel Johan menanggapi rencana Presiden Prabowo membentuk Satgas Pendanaan Taman Nasional. Tekankan fungsi konservasi jadi prioritas utama.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

KPK mengungkap dugaan aliran dana fee percepatan haji hingga Rp 84 juta per jemaah yang diduga digunakan untuk mengondisikan Pansus Haji di DPR.

KPK menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Penyidik juga menyita aset senilai lebih dari Rp 100 miliar.

KPK mengungkap dugaan permintaan uang Rp42 juta per jemaah untuk mendapatkan kuota tambahan haji khusus dalam kasus korupsi kuota haji.