"MA baru saja batalkan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam gugatan yang diajukan masyarakat. Sekarang muncul Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, kan jadi aneh," papar dia.

"Karena itu, BPJS harus bertanya kepada kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak," tegasnya.

"Yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau tempat lain," kata Rahmat

Namun, perlu ada landasan hukum lebih lanjut untuk melibatkan TNI dalam perbantuan menangani terorisme. Agus mengemukakan, landasan hukum bisa berupa pembuatan undang-undang tentang perbantuan.

Agar lebih meyakinkan para pembaca, pesan tersebut juga turut mencatut nama Ketua MUI Kotawaringin Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI setempat.

"Itu termasuk kendaraan mobil pribadi, kendaraan umum dan sepeda motor yang diputarbalikkan di jalan arteri," kata Sambodo saat dikonfirmasi, Rabu (13/5).

"Mengendalikan penyakit ini kita harus ubah cara hidup. Ini yang kita maksud dengan gaya hidup baru, normal yang baru," terang dia.

Perusahaan yang ditutup tersebat di lima wilayah Jakarta. 32 perusahaan ada di Jakarta Pusat, 47 di Jakarta Barat, 37 di Jakarta Utara, 25 di Jakarta Timur dan 49 di Jakarta Selatan.

"Ini agar dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat, apabila kegiatan perekonomian sudah mulai bisa berjalan lancar," sebut politikus Golkar ini.

"Ada iuran yang disubsidi pemerintah nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan dari pada operasi BPJS Kesehatan," terangnya.

Saat ini para Ormas sudah mulai bisa berpikir untuk tidak meminta secara memaksa lantaran takut dilaporkan atau berurusan dengan Polda Metro Jaya.

Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos.

"Kami dapat aduan warga langsung dilakukan pengecekan dan hasilnya memang benar ada pelanggaran protokol kesehatan di Pasar Klitikan," kata dia.

Data tersebut sekaligus melengkapi akumulasi data sebelumnya yang mana untuk kasus positif bertambah sebanyak 689 sehingga total menjadi 15.438.

"Sebanyak 2.364 (pelanggar) di DKI Jakarta," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo