Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 13 Mei 2020
 Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia sebagai dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena adanya wabah covid-19.

Deri data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah pengangguran berpotensi bertambah hingga 4.2 juta orang yang juga berdampak potensi meningkatnya persentase kemiskinan hingga 10.2 persen.

Baca Juga:

Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor

Bamsoet mendesak pemerintah segera mengambil sikap.

Bamsoet desak pemerintah perhatikan jumlah warga miskin yang terus meningkat
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: antaranews)

Ia mendorong Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang menetapkan pemulihan kegiatan ekonomi sebagai fokus pembangunan tahun 2021.

"Khususnya di sektor industri manufaktur, perdagangan, dan pariwisata," kata Bamsoet dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menilai, pemerintah perlu meningkatkan jumlah ekspor dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM secara maksimal. Termasuk melakukan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Ini agar dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat, apabila kegiatan perekonomian sudah mulai bisa berjalan lancar," sebut politikus Golkar ini.

Bamsoet juga meminta pemerintah fokus kepada pemulihan ekonomi yang bisa dipersiapkan untuk tahun 2021, seperti penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Lalu, pemerintah perlu melakukan penguatan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan dalam negeri, seperti penguatan koperasi petani distribusi pangan, stabilitas akses pangan, dan meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri pangan lokal.

"Mendorong pemerintah terus mengkaji skenario agar dampak terhadap sosial ekonomi dapat berkurang, namun tetap menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan pandemi covid-19 dan juga perekonomian global saat ini," pungkas Bamsoet.(Knu)

Baca Juga:

Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Ratusan Karyawan Demo Blokade Pintu Masuk Pabrik

#Rakyat Miskin #Angka Kemiskinan #Jumlah Orang Miskin #Bambang Soesatyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Indonesia
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Bagikan