Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Saat ini jutaan nelayan di Indonesia masuk kategori miskin ekstrim. Komisi IV DPR RI mendesak agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan sebagai solusi atasi nelayan miskin.
"Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar meningkat kesejahteraannya dan terbebas dari kemiskinan," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, dalam keterangannya dikutip Kamis (910).
Rina mengatakan sebagian besar kelompok miskin di wilayah pesisir merupakan para nelayan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah nelayan pada 2023 sebanyak 2,4 juta jiwa. Sebanyak 85 persen adalah nelayan kecil.
Baca juga:
Bantu Nelayan Miskin, Prabowo Bakal Buat BUMN Bidang Kemaritiman dan Perikanan
Oleh sebab itu Rina meminta program KNMP harus sesuai dengan kebutuhan nelayan miskin tersebut. Menurutnya, tekanan hidup nelayan yang berada di wilayah pesisir semakin berat dengan adanya perubahan iklim.
"Paparan KKP pada tahun 2025 dibangun 65 lokasi, dan tahun 2026 sebanyak 250 lokasi. Kami berharap anggaran yang cukup besar ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik untuk benar-benar menyejahterakan nelayan," paparnya.
Faktor ketergantungan pada mata pencaharian mencari ikan di laut, keterbatasan modal sehingga terlilit hutang kepada tengkulak, kemampuan mengolah hasil laut yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dan keterbatasan akses pasar menjadikan nelayan tidak mampu menjadi aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di tanah air.
Baca juga:
Hasil Tangkapan nelayan Kerang Hijau Terdampak Pagar Beton Laut Cilincing Jakarta Utara
Saat diterima audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI, Rina menambahkan para nelayan membutuhkan berbagi bantuan untuk melaut seperti kemudahan mendapatkan solar untuk perahu motor, bantuan peralatan penangkapan ikan, es balok untuk menjaga kesegaran ikan.
Menurutnya, para nelayan juga membutuhkan bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage serta pendampingan hilirisasi produk kelautan dan perikanan. "Kementerian KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan," imbuh legislator asal Dapil Jawa Barat X itu.
Sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah.
Baca juga:
Berdasarkan paparan KKP, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 6,7 miliar dan pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) sekitar 4 - 6 persen.
"Tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah menjadikan nelayan aktor utama dan menikmati kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan," tandas Rina. (Pon)
