Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi menjadi UU.

Unsur tradisional yang disisipkan tidak hanya berasal dari satu daerah, melainkan gabungan dari berbagai daerah khas Indonesia

"Penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin

TMI Difabel jadi wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita, dalam mengelola usaha ritel modern.

Pengesahan RUU BUMN diambil dalam rapat paripurna keenam masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). ?

Korban keracunan MBG dapat mengajukan gugatan pertanggung jawaban sesuai hukum perdata

Korban keracunan MBG tersebut terus bertambah dari sebelumnya hanya 86 korban pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian pada Kamis (2/10) bertambah 22 orang

Secara spesifik, sertifikasi HACCP berfungsi memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan

Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.

Kunci sukses angkutan Natal dan Tahun Baru ialah sinergi, koordinasi dan kolaborasi

Setelah terjadi pertemuan antara Pemprov Bali dengan PT GAIN, berhasil disepakati bahwa tembok penghalang itu dibongkar mulai Rabu (1/10).

Pelaku dan korban sudah dimediasi di Polsek Pasar Rebo, Kamis (1/10).

PTFI telah berhasil mengidentifikasi lokasi kelima orang yang masih terjebak

LRT Jakarta Fase 1B nantinya akan membuka akses lebih cepat dan mudah bagi masyarakat di sekitaran Jakarta Utara, Timur, dan Pusat.

Masyarakat diimbau tetap waspada, tidak panik

Saleh menilai bahwa aspek yuridis dalam UU Kepariwisataan yang lama sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan tantangan sektor kepariwisataan saat ini

Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.

Agus menekankan bahwa mengimplementasikan prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan publik

KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana tersebut yang terjadi pada 2021-2023 tersebut.