Home Leaderboard 1

Home Leaderboard 1

DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia

Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025

DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi menjadi UU.

Pengesahan RUU itu diambil dalam rapat paripurna Ke-6 masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Baca juga:

Buronan Interpol Alexander Vladimirovich Zverev Pecah Telur Perjanjian Ekstradisi Pertama RI-Rusia

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia Federasi Rusia tentang Ekstradisi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir.

Baca juga:

Kejaksaan Ajukan Ekstradisi untuk Bawa Pulang Jurist Tan yang Diduga ‘Bersembunyi’ di Australia

Sebelum pengesahan, Dasco mempersilakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo untuk menyampaikan laporan hasil rapat tingkat I. (Pon)

#Perjanjian Ekstradisi #Rusia #DPR

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Bagikan

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas

usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas

Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru

Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026

Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru

Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026

Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025

Rusia Ogah Bayar Tarif Kapal di Selat Hormuz, Prioritaskan Perlindungan Armada Sendiri

Tarif terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz bertentangan dengan hukum maritim internasional.

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026

Rusia Ogah Bayar Tarif Kapal di Selat Hormuz, Prioritaskan Perlindungan Armada Sendiri

DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026

Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025

DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026

Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset

PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati

Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas

Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026

PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati

Bagikan