“Kami tidak ingin kecolongan lagi seperti saat Pilpres 2024. Pembagian sembako, money politic, serangan fajar saat hari tenang hingga saat pencoblosan seperti saat Pilpres 2024 marak terjadi.”

OTT dapat memancing koruptor yang lebih besar

Menteri Hukum Supratman mengakui usulan RUU dari pemerintah ini memang tidak banyak.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap banyak yang iseng-iseng menggunakan layanan Lapor Mas Wapres.

Mekanisme pilkada ulang akan mengikuti regulasi yang sama seperti biasanya.

Hari menjelang pencoblosan, semua harus bekerja keras dengan apa yang bisa diperbuat untuk memenangkan RK.

Kemudian jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara, dari KPK itu juga sudah banyak dilakukan

Perbedaan hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia jadi sorotan.

Pejabat Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, berinisial R yang diduga menjadi perantara suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Kemakmuran yang diperjuangkan Muhammadiyah tidak hanya berbasis material, tetapi juga mencakup dimensi rohaniah.

Pada pertemuan singkat itu, tersangka Zarof Ricar sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur tetapi tidak ditanggapi hakim agung S.

Kapolri yang dalam kunjungannya didampingi oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, tiba di Bandara El Tari Kupang pada sekitar pukul 11.00 WITA.

Pemerintah tetap berusaha mempercepat revisi RUU DKJ bersama Badan Legislali (Baleg) DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, Senin (18/11).

Presiden Prabowo akan mengirim timnya untuk belajar di Brasil.

Banyak masyarakat mengeluhkan laporan yang mereka kirim ke nomor WhatsApp 081117042207 itu hanya berstatus centang satu atau pesan tidak diterima.

Pemerintah juga ingin adanya penyesuaian pasal agar kewenangan khusus Jakarta segera dijalankan guna menghadapi berbagai hal.

Kasus ini ditutup karena Tim MA menyimpulkan tidak ditemukan adanya pelanggaran etik, meskipun Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo pernah bertemu dengan mantan pejabat MA Zarof Ricar (ZR).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka, teratur, dan adil.

Poltracking Indonesia menerapkan proses verifikasi data lima lapis yang ketat.