Prabowo Harus Perkuat Kebijakan Nasional Agar Dilirik Pemimpin Dunia

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan perjalanan kerja ke luar negeri, salah satunya mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2024 di Lima, Peru.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka, teratur, dan adil.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, pernyataan Presiden Prabowo adalah langkah positif, tetapi Indonesia perlu melampaui retorika menuju implementasi nyata.

"Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia-Pasifik, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menciptakan sistem dunia baru yang lebih inklusif dan merata,” Achmad dalam keteranganya di Jakarta, Senin (18/11).

Baca juga:

10 Hari Kunjungan Kerja di Luar Negeri, Prabowo Sudah Ingin Pulang

Dengan memperkuat kebijakan nasional, memainkan peran aktif dalam diplomasi global, dan menjaga konsistensi dalam forum internasional, Indonesia dapat memimpin perubahan menuju dunia yang lebih adil.

"Saatnya dunia berhenti retorika dan mulai bertindak nyata. Indonesia harus berada di garis depan perubahan ini," katanya.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam menciptakan sistem dunia baru yang lebih adil.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pengaruh strategis di kawasan dan global.

Baca juga:

Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan Kesiapan Indonesia Berkontribusi Pada Perdamaian Dunia

"Untuk menjadi teladan nyata, Indonesia harus memperkuat kebijakan nasional yang sejalan dengan komitmen global," katanya.

Upaya ini, lanjut ia, mencakup penguatan sektor domestik seperti UMKM dan industri dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penonton di pasar internasional.

Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui teknologi, efisiensi logistik, dan akses pembiayaan bagi usaha lokal.

“Peningkatan kemampuan domestik ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global,” tutur Achmad.

Keberhasilan Indonesia dalam menyuarakan perdagangan yang adil di APEC harus diikuti dengan konsistensi dalam forum internasional lainnya, seperti G20, ASEAN, dan PBB.

Dengan menjaga konsistensi ini, Indonesia dapat memastikan agenda keadilan perdagangan tetap menjadi prioritas utama.

“Dunia membutuhkan sistem yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan,” terang Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran ini.

Selain itu, perdagangan bebas yang adil harus memberikan akses yang sama bagi semua negara, tanpa hambatan proteksionis yang merugikan negara kecil.

Sistem yang transparan dan terorganisasi dengan baik dapat menciptakan keadilan dalam pembagian manfaat perdagangan, termasuk akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan.

"Dalam mewujudkan perdagangan bebas yang adil, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada negara maju dengan mengembangkan pasar regional di Asia-Pasifik," katanya. (*)