Poltracking Indonesia Jadi Lembaga Paling Akurat Berkat 5 Lapis Verifikasi Data

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Poltracking Indonesia Jadi Lembaga Paling Akurat Berkat 5 Lapis Verifikasi Data

(Foto: Poltracking Indonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menerapkan proses verifikasi data lima lapis yang ketat, Poltracking Indonesia sebagai lembaga survei paling akurat di Indonesia. Setiap hasil survei yang dungkap Poltracking Indonesia telah melewati serangkaian uji dan pengecekan untuk memastikan validitas dan keakuratannya.

Metodologi ini membuat Poltracking Indonesia dipercaya oleh publik dan berbagai pihak sebagai sumber data yang presisi dan dapat diandalkan.

Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menjelaskan, proses verifikasi lima lapis meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.

Setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi 5 lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.

"Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan 9 responden terverifikasi," ujar Masduri dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11).

Verifikasi geolocation memastikan bahwa survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya. Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei.

Baca juga:

Survei Elektabilitas Pilkada Jakarta: LSI Pramono-Rano 41,6 Persen, Poltracking RIDO 51,6 Persen

Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan bahwa responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.

Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi, di mana durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam. Durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin bahwa survei dilakukan secara menyeluruh.

"Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid," tambah Masduri.

Baca juga:

Survei Poltracking: RK-Suswono 47,5 Persen, Belum Tentu Menang 1 Putaran

Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon, di mana Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei. Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan bahwa aspek ini tidak mengurangi validitas data.

"Dalam pengalaman survei, memang sulit responden bisa memberikan nomor telepon, sehingga ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada 4 instrumen verifikasi lain," ujarnya.

Masduri menegaskan bahwa verifikasi data di Poltracking Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu aspek, tetapi mencakup lima instrumen verifikasi yang sudah ditetapkan demi memastikan data yang akurat.

Dengan metode ini, survei Poltracking Indonesia diakui lolos uji ketat dan layak dipercaya sebagai acuan keputusan. Keakuratan ini menjadi pembeda utama Poltracking Indonesia dari lembaga survei lainnya.

Keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan terpercaya. Publik dan pengguna survei dapat merasa aman dengan data Poltracking Indonesia karena telah diverifikasi melalui proses yang sangat ketat.

Terbukti Poltracking selalu menjadi lembaga survei dengan jejak dan reputasi paling akurat di berbagai Pemilu. Selama 12 tahun berdiri, Poltracking Indonesia selalu menjadi referensi utama publik dalam melihat hasil Pemilu secara cepat.

Bahkan akurasi Poltracking Indonesia diakui salah satu asosiasi lembaga survei PERSEPI yang menyebutkan Poltracking Indonesia menjadi lembaga survei paling akurat di antara anggota asosiasinya di atas Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik dan LSI dan Charta Politika.

Baca juga:

Poltracking Indonesia: 85 Persen Masyarakat Puas atas Kinerja Jokowi

Lembaga Survei Poltracking Indonesia akurat dan paling presisi mendekati hasil rekapitulasi hitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024. Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,12 persen dibanding lembaga survei lainnya.

"Bahkan datanya bisa dilihat perbedaan hasil quick count tidak sampai 1 persen, 0,1 sampai 0,5 persen dari data masuk yang sudah 100 persen. Nah itu memang sangat akurat," kata Ketua Bidang Internal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Arya Fernandes.

Begitu juga pada berbagai pemilu sebelumnya, Poltracking Indonesia berhasil menjadi lembaga survei paling presisi dan akurat memprediksi pemenang dan hasil real count Pilpres 2019, paling presisi memprediksi pemenang dan hasil real count Pileg 2019, paling akurat memprediksi Anies-Sandi mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan Ahok-Djarot, Paling akurat memprediksi Jokowi calon Presiden 2014 paling potensial dari kepala daerah.

Poltracking Indonesia terbukti paling akurat dalam Quick Count Pilpres 2019, Quick Count Pilkada Bengkulu 2020 angka pemenang sama persis dengan real count KPU. Quick Count Pilkada Sulawesi Tengah 2020 paling presisi dengan real count KPU, Quick Count Pilpres 2014 paling presisi dengan hasil real count KPU. (Asp)

#Pilkada 2024 #Poltracking Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Jawa Timur Paling Puas, Maluku - Papua Paling Kritis terhadap Pemerintahan Prabowo - Gibran
Survei terbaru Poltracking Indonesia mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 1 tahun terakhir.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Jawa Timur Paling Puas, Maluku - Papua Paling Kritis terhadap Pemerintahan Prabowo - Gibran
Indonesia
Bidang Pendidikan Paling Memuaskan, Ekonomi Jadi PR di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Poltracking Indonesia memaparkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai bidang.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Bidang Pendidikan Paling Memuaskan, Ekonomi Jadi PR di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
Survei 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 19 Persen Responden Nilai Kinerja Belum Memuaskan
Ekonomi sulit hingga kasus korupsi, 19 persen responden survei Poltracking tak puas dengan kinerja Prabowo - Gibran selama 1 tahun pemerintahan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Survei 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 19 Persen Responden Nilai Kinerja Belum Memuaskan
Berita
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Survei Poltracking Indonesia mencatat 37,9% publik menilai Presiden Prabowo perlu melakukan reshuffle kabinet karena kinerja sejumlah menteri belum memuaskan.
ImanK - Minggu, 19 Oktober 2025
Ada Dorong Reshuffle, Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Bagikan