Pemerintah Cuma Usul 8 RUU dalam Prolegnas 2025


Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di gedung DPR RI, Senin (18/11/2024) (ANTARA/Walda Marison)
MerahPutih.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan pemerintah mengusulkan 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2025. Supratman mengakui usulan RUU dari pemerintah ini memang tidak banyak.
"Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa Pemerintah tidak terlalu banyak mengusulkan untuk masuk dalam Prolegnas untuk prioritas tahun 2025, hanya ada kurang lebih sekitar 8 RUU saja," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Supratman menyebut ada empat RUU yang sifatnya carry over atau lanjutan dari tahun lalu yakni RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Desain Industri, dan RUU Tentang Pengelolaan Ruang Udara. "Kalau RUU pengelolaan ruang udara ini tinggal pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 2," ujarnya.
Baca juga:
Komisi V Pakai Tragedi KM 92 Cipularang Golkan RUU LLAJ Masuk Prolegnas DPR
Lebih jauh, Supratman berharap keputusan soal RUU pengelolaan Ruang Udara segera diketok. Tujuannya agar mencegah kekosongan hukum. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu yang bisa mengisi kekosongan hukum kita, karena memang tata ruang udara sama sekali belum pernah ada aturannya," tuturnya.
Di sisi lain, Supratman menyebut ada sekitar 40 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. "Saya berharap mudah-mudahan nanti kedelapan RUU yang masuk dalam prioritas 2025, bisa diterima baik oleh teman-teman di Baleg maupun di DPD," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah

DPR Bersama Pemerintah Telah Selesaikan 14 RUU, Puan: Selalu Memprioritaskan Pembentukan UU yang Berkualitas

DIM RUU KUHAP Rampung, Menkum Apresiasi Kolaborasi Lembaga dan Usul Menghidupkan Kembali Mahkumjakpol

Pembahasan Batas Wilayah, Komisi II DPR RI Siap Revisi UU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang

Pimpinan Didesak Terbitkan Perintah Komisi II Bahas RUU Daerah Kepulauan, Banyak EWarga Masih Terisolasi

Menkum Pastikan Prabowo Komitmen Tolak Dwifungsi TNI

Menkum: Tentara Aktif di Kementerian/Lembaga Tetap Diadili di Peradilan Militer jika Tersandung Kasus Hukum

DPR Bentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Berikut Daftar Anggotanya
