Revisi Undang-Undang Hak Cipta: Upaya Melindungi Royalti Karya Jurnalistik dari Platform Digital Besar

Merahputih.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa poin mengenai hak cipta atas karya jurnalistik akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Langkah ini sejalan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights. Secara prinsip, Supratman menegaskan bahwa siapa pun yang memanfaatkan karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara finansial wajib membayar royalti.

Baca juga:

Tak Ingin Pelaku Kehilangan Pekerjaan, Jurnalis Maafkan Penjaga SPPG Pasar Rebo yang Menganiayanya

Pemerintah bertekad untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual karena memiliki nilai ekonomi, tidak terbatas hanya pada seni atau karya kreatif lainnya.

"Jadi nanti kita akan pikirkan di dalam pasal-pasal undang-undang hak cipta yang baru nanti kita masukkan soal itu," kata Supratman, Rabu (8/10).

Hak cipta, termasuk kekayaan intelektual dalam bentuk brand yang dimiliki oleh dunia usaha, harus dihargai karena memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Senada dengan pemerintah, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menyoroti bahwa dunia jurnalistik saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengutipan karya. Menurutnya, karya jurnalistik, khususnya yang bersifat investigatif dan eksklusif, harus mendapatkan penghargaan yang layak.

Selama ini, apresiasi yang seharusnya diterima oleh karya jurnalistik dinilai belum memadai, dan upaya meminta penghargaan atau royalti dari platform-platform besar sering kali tidak direspon. Totok menilai Perpres tentang Publisher Rights, yang telah berlaku sekitar setahun, belum mampu memberikan perlindungan optimal.

Baca juga:

Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar

"Jadi akan luar biasa kalau masuk ke dalam undang-undang itu, sehingga sah nanti kalau teman-teman itu mengharapkan ada tetesan rezeki dari karyanya," ujar Totok pada kesempatan yang sama.

Sebagai tindak lanjut, DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diselesaikan pada tahun 2025.

Pembahasan RUU yang merupakan usul perseorangan anggota DPR ini telah dialihkan dari Badan Legislasi kepada Komisi XIII DPR.