Fauzi Amro dan Charles Meikyansah dari NasDem bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia (BI).

Dukung Kebijakan ASN DKI Naik Transportasi Umum, KAI Optimalkan CCTV Analitic

Saat ini persoalan sampah sedang menjadi primadona di Jakarta

Mensesneg yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cerah.

Mereka yang tertangkap berangkat secara mandiri dengan mengeluarkan biaya Rp 100 juta hingga Rp 250 juta.

Sejumlah Menteri Kabinet dan Pimpinan DPR RI juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

Para prajurit hanya mengandalkan uang tunjangan untuk kebutuhan selama operas, sedangkan gajinya ditinggal di rumah..

Proses pengunduran diri Hasan Nasbi masih dalam tahap kajian dan belum mencapai tahap keputusan final.

Setelah mengawali hari kerja dengan menaiki Transjakarta, Pramono meminta izin menaiki mobil dinas untuk RDP ke DPR.

Pemprov Jakarta memastikan tidak ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi warga yang memiliki tunggakan.

Bagi Prabowo, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

KPU DKI sebelumnya menerima hibah Rp 975 miliar dari Pemerintah DKI untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Jakarta.

Pramono memerintah Satpol PP melaporkan bila ada pegawai Pemprov DKI yang melanggar, alias menjadi 'intel Gubernur'.

Korban datang bersama seorang laki-laki untuk menyewa kamar untuk delapan jam ke depan.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4) pagi.

Sesneg Prasetyo mengaku masih butuh waktu untuk mempersiapkan proses teknis pengalihan aset GBK.

Perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai wacana ini lantaran mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

Pemprov DKI Jakarta harus membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum para pelaku.

"Hilangkan ego-ego sektoral, misalnya kelompok-kelompokan, karena yang kita layani di sini adalah tamu Allah SWT."

Mahkamah Konstitusi (MK) mengoreksi sejumlah pasal kontroversial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selama ini dianggap sebagai “pasal karet”.