Sampah Jakarta Sehari 7.500 Ton, Pramono Berpaling ke DPR untuk Lobi-Lobi
Ilustrasi pengolahan sampah. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Seluruh wilayah Jakarta rata-rata menghasilkan 7.500 ton sampah baru setiap harinya. Tingginya produksi sampah itu membuat Pemerintah Provinsi (Pempror) Jakarta kesulitan dan membutuhkan bantuan dari daerah sekitar dan pemerintah pusat dalam penanganannya.
Secara terbuka, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta karena yang baru bisa ditangani maksimal 4.000 ton.
“Yang sudah tertangani di Bantar Gebang itu dengan RDF 1.500 ton dan kami sudah membangun di Rorotan kurang lebih 2.500 ton. Kalau ini jalan, baru kurang lebih 4.000 ton. Masih ada 3.000 ton lebih yang harus segera ditangani. Kalau dilihat, inilah yang menjadi persoalan Jakarta,” kata Pramono, saat RDP di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).
Baca juga:
Jakarta Memulai Era Baru Pengelolaan Sampah dengan Truk Listrik
Khususnya, Pramono meminta bantuan agar Peraturan Presiden (Perpres) terkait "tipping fee" (biaya yang dibayarkan untuk membuang sampah di tempat pembuangan akhir) dapat segera diselesaikan Pemerintah Pusat.
Gubernur meyakini bila Jakarta mampu mengatasi persoalan sampah, maka hal ini bisa menjadi pendapatan baru bagi Jakarta sendiri maupun secara nasional. Meski kesulitan, dia menegaskan saat ini persoalan sampah sedang menjadi primadona di Jakarta karena banyak berbagai pihak yang tertarik untuk ikut membantu mengatasi.
Bahkan, Pramono mengaku hampir setiap harinya banyak menerima tamu yang menawarkan alat daur ulang (incinerator) sampah. “Karena incinerator yang berhasil di China dan di Eropa. Hampir setiap hari tamu saya adalah menawarkan tentang incinerator,” tandas politikus PDIP itu, dikutip Antara.
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri