Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 09 September 2019
Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif mengatakan pihaknya masih menunggu dua Partai Politik untuk menyodorkan kadernya menjadi pimpinan DPRD definitif.

Dua partai yang belum menyerahkan nama petinggi wakil Rakyat DKI itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Padahal tiga Parpol di DPRD DKI sudah menyerahkan nama, antara lain Partai Gerindra menunjuk M. Taufik, PAN; Zita Anjani, dan PKS; Adburahman Suhaimi.

Baca Juga:

Adik Kandung Almarhum Jefri Al Buchori Angkat Koper dari DPRD DKI

Diketahui nantinya ada lima nama yang menduduki kursi empuk petinggi Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)
Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Nah, sambil persiapan surat dari DPP PDI-P dan Demokrat tinggal dua lagi yang belum selesai. PAN, Gerindra, dan PKS itu sudah kirim ke pimpinan sementara," kata Syarif saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Partai Demokrat dengan perolehan 10 kursi di parlemen Kebon Sirih berhak mengirimkan kadernya sebagai wakil ketua. Sementara, PDIP yang menyabet 25 kursi bisa mendapatkan posisi ketua DPRD.

Hingga saat ini belum juga menyerahkan nama kadernya. Syarif pun meminta kepada PDI Perjuangan dan Partai Demokrat untuk secepatnya menyerahkan nama.

"Kita minta pengertiannya buat teman-teman PDIP dengan Demokrat hari ini," tutur dia.

Politokus Partai Gerindra itu menargetkan pada Senin, 16 September 2019 mendatang sudah menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD definitif. Sehingga, apabila PDIP dan Demokrat mengulur-ngulur, dikhawatirkan bakal memolorkan jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Terima Usulan Anies, DPRD DKI Sahkan Perubahan Nama Sejumlah SKPD

"Kalau terjadi pengunduran berpengaruh pada jadwal lagi. Kita enggak bisa memaksa dan menekan," cetusnya.

Setelah menetapkan pimpinan DPRD definitif, lanjut dia, ditargetkan tiga hari sesudah itu mengesahkan sebuah tata tertib (Tatib) DPRD DKI. Nantinya, pengesahan tatib itu disahkan bersama nama-nama kader yang duduk di komisi.

"Pimpinan definitif, dua atau tiga hari (setelahnya) ketok palu pengesahan tatib," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Eks Ketua DPRD DKI Setuju Anggota Dewan Dapat Tenaga Ahli

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan