Wakil Ketua DPR Sebut Pemecatan dr Terawan Tak Sah, Minta Menkes Turun Tangan


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad . (ANTARA/HO-DPR RI)
MerahPutih.com - Pemecatan mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pemecatan Terawan berbahaya bagi dunia kedokteran Indonesia.
Baca Juga
Terawan Dipecat IDI, Legislator PAN Minta Kemenkes Turun Tangan
"Setelah saya pelajari bisa kita nyatakan pemecatan (Terawan) ini tidak sah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
Alasannya, kata Dasco, pemecatan Terawan baru sekadar rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Menurutnya, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PB IDI, sementara pengurus lama sudah demisioner.
"(pengurus IDI) Yang baru belum dilantik lalu kemudian itu dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas seihngga menimbulkan kegaduhan," ujarnya.
Ketua Harian Partai Gerindra ini meyakini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat memfasilitasi persoalan pemecatan Terawan dengan pengurus PB IDI yang baru.
Baca Juga
Konflik Terawan-IDI Momentum DPR Revisi UU Praktik Kedokteran
"Saya lihat juga pengurus PB IDI yang baru itu kemungkinan bisa mengakomodir atau bisa melakukan komunikasi dengan baik yang kemudian bisa difasilitasi Menteri Kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut Dasco menilai pemecatan Terawan menimbulkan kegaduhan. Untuk itu, ia menegaskan akan meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki oknum IDI yang telah membuat gaduh.
"Dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang di mana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan oleh perorangan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
