Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 28 Maret 2022
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati di Jakarta, Minggu (27/3/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto menuai kritik. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning Proletariyati menilai, pemecatan Terawan melecehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya rasa ini pelecehan terhadap Pak Jokowi. Masa sih, (mantan) Menterinya Pak Jokowi sampai dipecat sama IDI, itu kan sama juga melecehkan Pak Jokowi milih menteri yang ngga bener," kata Ribka kepada MerahPutih.com, Senin (28/3).

Baca Juga

Pimpinan DPR Kritik Keputusan IDI Pecat Terawan

Menurut mantan Ketua Komisi Kesehatan DPR ini, Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Banyak prestasi yang sudah ditorehkannya oleh Terawan.

"Pak Terawan luar biasa bekerja di RSPAD, seorang jenderal juga, yang (prestasinya) tidak main-main pernah diakui dunia juga," ujarnya.

terawan
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/1). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Ribka juga mengaku heran IDI mempersoalkan Vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan Terawan. Menurutnya, seharusnya Terawan diapresiasi karena memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan mengembangkan vaksin dalam negeri.

"Itu kan malah bagus ketika republik ini impor vaksin dari China, Pak Terawan jiwa nasionalisme-nya tinggi, dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri, Vaksin Nusantara. Artinya berdaulat di bidang kesehatannya itu tinggi. Trisakti yang dimiliki itu sangat kuat dengan keyakinan suatu saat kita bisa membuat vaksin," bebernya.

Apalagi, kata Ribka, Presiden Jokowi sedang gencar mendorong jajarannya untuk mencintai dan memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Seharusnya, kata dia, langkah Terawan didukung oleh semua pihak termasuk oleh IDI.

"Apa yang pernah diperbuat IDI? IDI lebih bagus perjuangkan nasib-nasib dokter-lah, adik kita dokter-dokter itu anak-anak kita, dokter yang nasibnya tidak jelas, terkatung-katung, lebih baik memperjuangkan mereka," tegas Ribka.

Baca Juga

Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Oleh karena itu, Ribka menyayangkan pemecatan Terawan oleh IDI. Anggota DPR berlatar belakang dokter ini menilai pemecatan purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu mengada-ada dan kental nuansa politis.

"Karena apa? Kalau dari sisi dokter kesalahan dia (Terawan) dari sisi dokter hampir tidak ada," imbuhnya.

Ribka lantas mencontohkan metode cuci otak ala Terawan yang dikenal DSA (Digital Subtraction Angiography) yang dipersoalkan IDI karena belum ada uji klinis di Indonesia. Menurutnya, tidak ada kesalahan Terawan dalam metode tersebut.

"Nah Pak Terawan dalam menjalankan DSA itu tidak pernah ada korban. Dari tingkat pejabat sampai rakyat biasa dilakukan dengan baik-baik," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus partai berlogo Banteng ini juga menyinggung soal asas kemanusiaan. Menurut dia, semua manusia kalau bermanfaat merupakan perintah Tuhan. Terawan, sudah bermanfaat untuk orang banyak dengan ilmu dan pengetahuannya.

"Lalu kenapa dia harus diberi sanksi dan dipecat tidak manusiawi seperti itu. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan ada kongres, munas apalah itu suasananya menuju 2024. Saya sendiri sebagai dokter, ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, merdeka!," tutup Ribka. (Pon)

Baca Juga

Konflik Terawan-IDI Momentum DPR Revisi UU Praktik Kedokteran

#Ribka Tjiptaning #Komisi IX DPR #Terawan Agus Putranto #DPR RI #Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM
Anggota Komisi IX DPR mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Komisi IX DPR Desak BGN Koordinasi dengan BPOM
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bagikan