Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi
Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati di Jakarta, Minggu (27/3/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri
MerahPutih.com - Langkah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto menuai kritik. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning Proletariyati menilai, pemecatan Terawan melecehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya rasa ini pelecehan terhadap Pak Jokowi. Masa sih, (mantan) Menterinya Pak Jokowi sampai dipecat sama IDI, itu kan sama juga melecehkan Pak Jokowi milih menteri yang ngga bener," kata Ribka kepada MerahPutih.com, Senin (28/3).
Baca Juga
Menurut mantan Ketua Komisi Kesehatan DPR ini, Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Banyak prestasi yang sudah ditorehkannya oleh Terawan.
"Pak Terawan luar biasa bekerja di RSPAD, seorang jenderal juga, yang (prestasinya) tidak main-main pernah diakui dunia juga," ujarnya.
Ribka juga mengaku heran IDI mempersoalkan Vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan Terawan. Menurutnya, seharusnya Terawan diapresiasi karena memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan mengembangkan vaksin dalam negeri.
"Itu kan malah bagus ketika republik ini impor vaksin dari China, Pak Terawan jiwa nasionalisme-nya tinggi, dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri, Vaksin Nusantara. Artinya berdaulat di bidang kesehatannya itu tinggi. Trisakti yang dimiliki itu sangat kuat dengan keyakinan suatu saat kita bisa membuat vaksin," bebernya.
Apalagi, kata Ribka, Presiden Jokowi sedang gencar mendorong jajarannya untuk mencintai dan memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Seharusnya, kata dia, langkah Terawan didukung oleh semua pihak termasuk oleh IDI.
"Apa yang pernah diperbuat IDI? IDI lebih bagus perjuangkan nasib-nasib dokter-lah, adik kita dokter-dokter itu anak-anak kita, dokter yang nasibnya tidak jelas, terkatung-katung, lebih baik memperjuangkan mereka," tegas Ribka.
Baca Juga
Oleh karena itu, Ribka menyayangkan pemecatan Terawan oleh IDI. Anggota DPR berlatar belakang dokter ini menilai pemecatan purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu mengada-ada dan kental nuansa politis.
"Karena apa? Kalau dari sisi dokter kesalahan dia (Terawan) dari sisi dokter hampir tidak ada," imbuhnya.
Ribka lantas mencontohkan metode cuci otak ala Terawan yang dikenal DSA (Digital Subtraction Angiography) yang dipersoalkan IDI karena belum ada uji klinis di Indonesia. Menurutnya, tidak ada kesalahan Terawan dalam metode tersebut.
"Nah Pak Terawan dalam menjalankan DSA itu tidak pernah ada korban. Dari tingkat pejabat sampai rakyat biasa dilakukan dengan baik-baik," ujarnya.
Lebih lanjut, politikus partai berlogo Banteng ini juga menyinggung soal asas kemanusiaan. Menurut dia, semua manusia kalau bermanfaat merupakan perintah Tuhan. Terawan, sudah bermanfaat untuk orang banyak dengan ilmu dan pengetahuannya.
"Lalu kenapa dia harus diberi sanksi dan dipecat tidak manusiawi seperti itu. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan ada kongres, munas apalah itu suasananya menuju 2024. Saya sendiri sebagai dokter, ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, merdeka!," tutup Ribka. (Pon)
Baca Juga
Konflik Terawan-IDI Momentum DPR Revisi UU Praktik Kedokteran
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia