Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 28 Maret 2022
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati di Jakarta, Minggu (27/3/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto menuai kritik. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning Proletariyati menilai, pemecatan Terawan melecehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya rasa ini pelecehan terhadap Pak Jokowi. Masa sih, (mantan) Menterinya Pak Jokowi sampai dipecat sama IDI, itu kan sama juga melecehkan Pak Jokowi milih menteri yang ngga bener," kata Ribka kepada MerahPutih.com, Senin (28/3).

Baca Juga

Pimpinan DPR Kritik Keputusan IDI Pecat Terawan

Menurut mantan Ketua Komisi Kesehatan DPR ini, Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Banyak prestasi yang sudah ditorehkannya oleh Terawan.

"Pak Terawan luar biasa bekerja di RSPAD, seorang jenderal juga, yang (prestasinya) tidak main-main pernah diakui dunia juga," ujarnya.

terawan
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/1). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Ribka juga mengaku heran IDI mempersoalkan Vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan Terawan. Menurutnya, seharusnya Terawan diapresiasi karena memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan mengembangkan vaksin dalam negeri.

"Itu kan malah bagus ketika republik ini impor vaksin dari China, Pak Terawan jiwa nasionalisme-nya tinggi, dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri, Vaksin Nusantara. Artinya berdaulat di bidang kesehatannya itu tinggi. Trisakti yang dimiliki itu sangat kuat dengan keyakinan suatu saat kita bisa membuat vaksin," bebernya.

Apalagi, kata Ribka, Presiden Jokowi sedang gencar mendorong jajarannya untuk mencintai dan memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Seharusnya, kata dia, langkah Terawan didukung oleh semua pihak termasuk oleh IDI.

"Apa yang pernah diperbuat IDI? IDI lebih bagus perjuangkan nasib-nasib dokter-lah, adik kita dokter-dokter itu anak-anak kita, dokter yang nasibnya tidak jelas, terkatung-katung, lebih baik memperjuangkan mereka," tegas Ribka.

Baca Juga

Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Oleh karena itu, Ribka menyayangkan pemecatan Terawan oleh IDI. Anggota DPR berlatar belakang dokter ini menilai pemecatan purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu mengada-ada dan kental nuansa politis.

"Karena apa? Kalau dari sisi dokter kesalahan dia (Terawan) dari sisi dokter hampir tidak ada," imbuhnya.

Ribka lantas mencontohkan metode cuci otak ala Terawan yang dikenal DSA (Digital Subtraction Angiography) yang dipersoalkan IDI karena belum ada uji klinis di Indonesia. Menurutnya, tidak ada kesalahan Terawan dalam metode tersebut.

"Nah Pak Terawan dalam menjalankan DSA itu tidak pernah ada korban. Dari tingkat pejabat sampai rakyat biasa dilakukan dengan baik-baik," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus partai berlogo Banteng ini juga menyinggung soal asas kemanusiaan. Menurut dia, semua manusia kalau bermanfaat merupakan perintah Tuhan. Terawan, sudah bermanfaat untuk orang banyak dengan ilmu dan pengetahuannya.

"Lalu kenapa dia harus diberi sanksi dan dipecat tidak manusiawi seperti itu. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan ada kongres, munas apalah itu suasananya menuju 2024. Saya sendiri sebagai dokter, ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, merdeka!," tutup Ribka. (Pon)

Baca Juga

Konflik Terawan-IDI Momentum DPR Revisi UU Praktik Kedokteran

#Ribka Tjiptaning #Komisi IX DPR #Terawan Agus Putranto #DPR RI #Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - 2 jam, 20 menit lalu
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Bagikan