Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 28 Maret 2022
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati di Jakarta, Minggu (27/3/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto menuai kritik. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning Proletariyati menilai, pemecatan Terawan melecehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya rasa ini pelecehan terhadap Pak Jokowi. Masa sih, (mantan) Menterinya Pak Jokowi sampai dipecat sama IDI, itu kan sama juga melecehkan Pak Jokowi milih menteri yang ngga bener," kata Ribka kepada MerahPutih.com, Senin (28/3).

Baca Juga

Pimpinan DPR Kritik Keputusan IDI Pecat Terawan

Menurut mantan Ketua Komisi Kesehatan DPR ini, Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Banyak prestasi yang sudah ditorehkannya oleh Terawan.

"Pak Terawan luar biasa bekerja di RSPAD, seorang jenderal juga, yang (prestasinya) tidak main-main pernah diakui dunia juga," ujarnya.

terawan
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/1). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Ribka juga mengaku heran IDI mempersoalkan Vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan Terawan. Menurutnya, seharusnya Terawan diapresiasi karena memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan mengembangkan vaksin dalam negeri.

"Itu kan malah bagus ketika republik ini impor vaksin dari China, Pak Terawan jiwa nasionalisme-nya tinggi, dia tetap percaya Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri, Vaksin Nusantara. Artinya berdaulat di bidang kesehatannya itu tinggi. Trisakti yang dimiliki itu sangat kuat dengan keyakinan suatu saat kita bisa membuat vaksin," bebernya.

Apalagi, kata Ribka, Presiden Jokowi sedang gencar mendorong jajarannya untuk mencintai dan memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Seharusnya, kata dia, langkah Terawan didukung oleh semua pihak termasuk oleh IDI.

"Apa yang pernah diperbuat IDI? IDI lebih bagus perjuangkan nasib-nasib dokter-lah, adik kita dokter-dokter itu anak-anak kita, dokter yang nasibnya tidak jelas, terkatung-katung, lebih baik memperjuangkan mereka," tegas Ribka.

Baca Juga

Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Oleh karena itu, Ribka menyayangkan pemecatan Terawan oleh IDI. Anggota DPR berlatar belakang dokter ini menilai pemecatan purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu mengada-ada dan kental nuansa politis.

"Karena apa? Kalau dari sisi dokter kesalahan dia (Terawan) dari sisi dokter hampir tidak ada," imbuhnya.

Ribka lantas mencontohkan metode cuci otak ala Terawan yang dikenal DSA (Digital Subtraction Angiography) yang dipersoalkan IDI karena belum ada uji klinis di Indonesia. Menurutnya, tidak ada kesalahan Terawan dalam metode tersebut.

"Nah Pak Terawan dalam menjalankan DSA itu tidak pernah ada korban. Dari tingkat pejabat sampai rakyat biasa dilakukan dengan baik-baik," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus partai berlogo Banteng ini juga menyinggung soal asas kemanusiaan. Menurut dia, semua manusia kalau bermanfaat merupakan perintah Tuhan. Terawan, sudah bermanfaat untuk orang banyak dengan ilmu dan pengetahuannya.

"Lalu kenapa dia harus diberi sanksi dan dipecat tidak manusiawi seperti itu. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan ada kongres, munas apalah itu suasananya menuju 2024. Saya sendiri sebagai dokter, ada di belakang Pak Terawan. Terus maju Pak Terawan, merdeka!," tutup Ribka. (Pon)

Baca Juga

Konflik Terawan-IDI Momentum DPR Revisi UU Praktik Kedokteran

#Ribka Tjiptaning #Komisi IX DPR #Terawan Agus Putranto #DPR RI #Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan