Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Ilustrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi usul Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang melarang penggunaan barang impor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
?
“Pelarangan penggunaan barang impor dalam program MBG ini harus kita dukung bersama. Ini langkah konkret untuk memperkuat rantai ekonomi domestik dan mendorong penggunaan produk lokal,” ujar Siti Mukaromah, Kamis (6/11).
?
Ia mengatakan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Bila konsisten menggunakan produk dalam negeri, dampaknya dinilai dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
?
Ning Ema, sapaan akrab Siti Mukaromah, mencontohkan sejumlah kebutuhan dalam program MBG yang dapat dipenuhi produk lokal, seperti wadah makanan, tray, sendok, serbet, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, hal tersebut akan memberikan efek berganda bagi pelaku industri kecil di daerah. "Jadi harapan agar program MBG melahirkan multiplier effect dalam mengerahkan roda pertumbuhan ekonomi bisa terwujud,” katanya.
Baca juga:
Pangan Lokal Jadi Kunci Program MBG, BGN Ajak Daerah Ikut Hidupkan Ekonomi Rakyat
?
Legislator asal Jawa Tengah itu menambahkan, kualitas produk lokal tidak kalah dengan barang impor. Namun, dukungan kebijakan dan keberpihakan pasar masih perlu diperkuat. Pelarangan barang impor dalam program MBG disebutnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas pasar UMKM.
?
“Program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Perputaran uang dari program ini sebaiknya tetap berada di dalam negeri agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.
?
Ning Ema berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten lintas kementerian dan lembaga. Ia juga mendorong pengawasan pengadaan barang dalam program MBG agar tetap sesuai dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.(Pon)
Baca juga:
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026