Sesuai Terget, Ketua Sementara Berharap Tim Tatib DPRD Hadir saat Pembahasan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 September 2019
Sesuai Terget, Ketua Sementara Berharap Tim Tatib DPRD Hadir saat Pembahasan

Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Pantas Nainggolan. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terus mematangkan pasal-pasal dalam rancangan tata tertib (Tatib) untuk periode 2019-2024.

Ketua DPRD DKI Sementara Pantas Nainggolan mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah membahas 51 dari 185 pasal dalam rancangan yang telah ditentukan. Dari 51 Pasal tersebut ada yang telah disepakati bersama, namun ada beberapa yang perlu dikonsultasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:

Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

"Kita sudah sepakati ada beberapa yang krusial. Salah satunya berupa usulan penambahan tenaga ahli dan beberapa hal lain yang menurut saya kurang konsisten, akan kita konsultasikan ke Kemendagri," ujar Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/9).

Para anggota DPRD DKI Jakarta
Sumpah Jabatan 106 Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024. (MP/Asropih)

Pantas mengungkapkan setelah seluruh Pasal rampung dibahas, selanjutnya akan dibawa ke Kemendagri untuk kembali dievaluasi. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan ada revisi dan penyempurnaan kembali.

“Ini harus dibahas tuntas karena akan menjadi acuan anggota dewan selama lima tahun kedepan. Nah nanti kalau sudah oke dari Kemendagri, kita langsungkan Paripurna," ungkapnya.

Pembahasan tersebut bakal kembali dilanjutkan pada Senin (9/9) pekan depan. Pantas berharap seluruh tim pembahasan dapat hadir dalam pembahasan tersebut.

Pantas memastikan pembahasan Tatib telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Baca Juga:

Bertemu Anies, Fraksi Nasdem Sampaikan Persoalan Warga Jakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Syarif menargetkan pengesahan Tatib DPRD, pengumuman fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) rampung pada 19 September mendatang. Hingga kini tim pembentukan tatib DPRD masih terus bekerja.

"Pengesahan tatib, pengumuman fraksi-fraksi, penetapan pimpinan AKD, 19 September sudah target lah mudah-mudahan," kata Syarif.(Asp)

Baca Juga:

Eks Ketua DPRD DKI Setuju Anggota Dewan Dapat Tenaga Ahli

#DPRD DKI Jakarta #PDI Perjuangan #Pansus DPRD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan