PSI Pertanyakan Keseriusan Pemprov DKI Atasi Polusi Udara
Arsip foto - Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym/pri
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengurangi subsidi Public Service Obligation (PSO) PT TransJakarta untuk kebutuhan operasional yang awalnya Rp 3,9 T akan dipotong Rp 1 T untuk tahun anggaran 2024.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap perihal rencana tersebut. Pemprov DKI seharusnya pro terhadap transportasi publik, bukan malah anggaran subsidinya dipangkas.
"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara, tapi kenapa malah potong subsidi PSO TransJakarta? Ini berpotensi mengurangi layanan bus TransJakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola TransJakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat," ucapnya.
Baca Juga:
Polusi Udara Meningkat, Ini Cara Bikin Kualitas Udara di Rumah Tetap Sehat
Eneng yang akrab disapa Milli ini menilai, kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara. Mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik. Selain itu juga mengurangi kemacetan di DKI.
"Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya," ungkap Milli.
Baca Juga:
Tekan Suhu Panas dan Polusi Udara, Gulkarmat DKI Semprot Jalan Protokol
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik.
"Ketimbang beli mobil listrik untuk ASN mending dorong TransJakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin untuk meminimalkan kemacetan dan polusi udara," urainya. (Asp)
Baca Juga:
Kenali Dampak Buruk Polusi Udara untuk Ibu Hamil
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah