PSI Pertanyakan Keseriusan Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 28 Agustus 2023
PSI Pertanyakan Keseriusan Pemprov DKI Atasi Polusi Udara

Arsip foto - Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym/pri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengurangi subsidi Public Service Obligation (PSO) PT TransJakarta untuk kebutuhan operasional yang awalnya Rp 3,9 T akan dipotong Rp 1 T untuk tahun anggaran 2024.

Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap perihal rencana tersebut. Pemprov DKI seharusnya pro terhadap transportasi publik, bukan malah anggaran subsidinya dipangkas.

"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara, tapi kenapa malah potong subsidi PSO TransJakarta? Ini berpotensi mengurangi layanan bus TransJakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola TransJakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

Polusi Udara Meningkat, Ini Cara Bikin Kualitas Udara di Rumah Tetap Sehat

Eneng yang akrab disapa Milli ini menilai, kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara. Mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik. Selain itu juga mengurangi kemacetan di DKI.

"Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya," ungkap Milli.

Baca Juga:

Tekan Suhu Panas dan Polusi Udara, Gulkarmat DKI Semprot Jalan Protokol

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik.

"Ketimbang beli mobil listrik untuk ASN mending dorong TransJakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin untuk meminimalkan kemacetan dan polusi udara," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Kenali Dampak Buruk Polusi Udara untuk Ibu Hamil

#Polusi Udara #Dampak El Nino #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan