Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengurangi subsidi Public Service Obligation (PSO) PT TransJakarta untuk kebutuhan operasional yang awalnya Rp 3,9 T akan dipotong Rp 1 T untuk tahun anggaran 2024.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap perihal rencana tersebut. Pemprov DKI seharusnya pro terhadap transportasi publik, bukan malah anggaran subsidinya dipangkas.
"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara, tapi kenapa malah potong subsidi PSO TransJakarta? Ini berpotensi mengurangi layanan bus TransJakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola TransJakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat," ucapnya.
Baca Juga:
Polusi Udara Meningkat, Ini Cara Bikin Kualitas Udara di Rumah Tetap Sehat
Eneng yang akrab disapa Milli ini menilai, kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara. Mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik. Selain itu juga mengurangi kemacetan di DKI.
"Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya," ungkap Milli.
Baca Juga:
Tekan Suhu Panas dan Polusi Udara, Gulkarmat DKI Semprot Jalan Protokol
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik.
"Ketimbang beli mobil listrik untuk ASN mending dorong TransJakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin untuk meminimalkan kemacetan dan polusi udara," urainya. (Asp)
Baca Juga:
Kenali Dampak Buruk Polusi Udara untuk Ibu Hamil
