Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah

Suasana lanskap kota yang diselimuti polusi udara di Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sejumlah penyebab pencemaran udara di Jabodetabek yaitu sebesar 42-57 persen dari emisi kendaraan bermotor, 14 persen dari emisi industri dengan bahan bakar batu bara, dan 9 persen dari pembakaran sampah terbuka ilegal, sehingga memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pencemaran udara tersebut. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembakaran sampah di DKI Jakarta, masih sering terjadi. Padahal, pembakaran ini bakal menamkah buruknya kualitas udara.

Selain itu, pembakaran sampah plastik di kawasan padat penduduk menghasilkan emisi beracun yang terhirup warga, sekaligus mencemari air hujan dan tanah melalui endapan mikroplastik yang mengancam kesehatan publik dan ekosistem perkotaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mencari payung hukum untuk memberikan sanksi sosial kepada warga yang membakar sampah sembarangan seperti pemasangan foto pelanggar di lokasi kejadian atau sanksi lainnya.

Saat ini belum ada regulasi spesifik yang mengatur sanksi sosial terhadap pembakar sampah.

Baca juga:

Picu Hujan Mikroplastik, Wajah Pelaku Bakar Sampah Bakal Dipajang di Medsos DLH Jakarta

“Kami sedang mencari payung regulasi yang tepat untuk mendukung penerapan sanksi sosial yang efektif dan tidak melanggar hak privasi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/10).

Sanksi sosial pada hakikatnya bukanlah sanksi formal yang diatur undang-undang, melainkan mekanisme kontrol sosial berbasis kesepakatan masyarakat untuk membina kepatuhan terhadap norma lingkungan.

Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, sanksi sosial lebih menekankan pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.

DLH DKI Jakarta terus mencari pendekatan inovatif untuk menekan kebiasaan membakar sampah, yang terbukti menjadi sumber utama polusi udara perkotaan dan pelepasan partikel mikroplastik ke lingkungan.

“Komitmen kami adalah menyeimbangkan penegakan disiplin dengan pendekatan edukatif, sehingga sanksi tidak hanya menghukum, tetapi juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari solusi,” kata dia.

#Sampah #DKI Jakarta #Polusi Udara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat Hari Ini, Warga Diimbau Pakai Masker
Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan AQI 161 pada Senin pagi. IQAir mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 69,4 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan AQI 161 pada Senin pagi. IQAir mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 69,4 mikrogram per meter kubik.
Yusuf Abdillah - 1 jam, 54 menit lalu
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat Hari Ini, Warga Diimbau Pakai Masker
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Bagikan