Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 81 triliun, Kamis (31/10) malam. Namun, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Bun Joi Phiau menyayangkan terdapat pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar dalam prosesnya. Pada saat yang sama, ada penambahan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp 200 miliar.
"Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini," kata Bun, Jumat (31/10).
Bun menilai Rp 300 miliar yang dikurangi dari subsidi pangan seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pangan warga Jakarta. Mulai dari beras, daging, hingga telur. "Alih-alih mempertahankan itu, Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan," lanjutnya.
Baca juga:
Pemerintah Janjikan Subsidi Pangan bila Ada Kenaikan Harga Jelang Nataru
Ia juga menambahkan, anggaran sebanyak Rp 200 miliar untuk Forkopimda sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Salah satunya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa memerhatikan keterbatasan lahan pemakaman yang kini menjadi permasalahan dan tidak dapat ditunda lagi. "Hal itu menjadi permasalahan besar bagi warga Jakarta kini. Seharusnya sebagian dari dana untuk Forkopimda tersebut bisa dialihkan ke sini (untuk lahan pemakaman)," jelasnya.
"Jadi saya pikir Pemprov DKI perlu mengatur anggarannya supaya tepat sasaran. Selain pangan, seharusnya bantuan-bantuan seperti Kartu Jakarta Lansia dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta-lah yang diprioritaskan," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
