Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 Januari 2020
 Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD DKI tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, jika permasalahan ini tak diselesaikan, maka posisi pendamping Anies Baswedan tak bakal terpenuhi.

Baca Juga:

Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

"Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Senin (6/1).

Presiden PKs menuding lambannya pemilihan wagub DKI disebabkan oleh proses politik di DPRD DKI Jakarta
Presiden PKS Sohibul Iman (MP/Asropih)

Sohibul menilai, lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta terhadap fraksi lain sudah optimal.

"Ya politik emang begini, kita ga boleh baperan ya," terangnya.

Sohibul Iman mengatakan, dari dua cawagub yang diusulkan, pihaknya mencabut salah satu nama. Hal ini dilakukan agar cawagub DKI cepat segera dipilih.

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.

PKS mengusulkan dua nama cawagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, Gerindra mengusulkan 4 calon. Sohibul menjelaskan, Ahmad Syaikhu lah yang akan dicabut dari kandidat cawagub DKI.

"Kalau dari internal PKS, jelas, Pak Syaikhu. Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut. Sisanya ada Pak Agung kan. Nanti kita lihat tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain," jelas Sohibul.

Baca Juga:

PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Sohibul menduga ada keinginan DPRD menolak calon yang diusulkan PKS. Sehingga proses yang terjadi di DPRD tertunda lama.

"Mereka juga tak menginginkan kader PKS jadi wagub, makanya proses politiknya alot," ujarnya.

"Jadi ini bukan di PKS. PKS sudah jelas mengajukan dua nama kok. Tapi jangankan di proses pemilihan, tatib saja tak diselesaikan. Itu proses politik," pungkas Sohibul Iman.(Knu)

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Presiden PKS #Sohibul Iman #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan