Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 Januari 2020
 Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD DKI tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, jika permasalahan ini tak diselesaikan, maka posisi pendamping Anies Baswedan tak bakal terpenuhi.

Baca Juga:

Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

"Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Senin (6/1).

Presiden PKs menuding lambannya pemilihan wagub DKI disebabkan oleh proses politik di DPRD DKI Jakarta
Presiden PKS Sohibul Iman (MP/Asropih)

Sohibul menilai, lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta terhadap fraksi lain sudah optimal.

"Ya politik emang begini, kita ga boleh baperan ya," terangnya.

Sohibul Iman mengatakan, dari dua cawagub yang diusulkan, pihaknya mencabut salah satu nama. Hal ini dilakukan agar cawagub DKI cepat segera dipilih.

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.

PKS mengusulkan dua nama cawagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, Gerindra mengusulkan 4 calon. Sohibul menjelaskan, Ahmad Syaikhu lah yang akan dicabut dari kandidat cawagub DKI.

"Kalau dari internal PKS, jelas, Pak Syaikhu. Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut. Sisanya ada Pak Agung kan. Nanti kita lihat tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain," jelas Sohibul.

Baca Juga:

PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Sohibul menduga ada keinginan DPRD menolak calon yang diusulkan PKS. Sehingga proses yang terjadi di DPRD tertunda lama.

"Mereka juga tak menginginkan kader PKS jadi wagub, makanya proses politiknya alot," ujarnya.

"Jadi ini bukan di PKS. PKS sudah jelas mengajukan dua nama kok. Tapi jangankan di proses pemilihan, tatib saja tak diselesaikan. Itu proses politik," pungkas Sohibul Iman.(Knu)

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Presiden PKS #Sohibul Iman #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 1 menit lalu
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan