Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 Januari 2020
 Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD DKI tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, jika permasalahan ini tak diselesaikan, maka posisi pendamping Anies Baswedan tak bakal terpenuhi.

Baca Juga:

Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

"Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Senin (6/1).

Presiden PKs menuding lambannya pemilihan wagub DKI disebabkan oleh proses politik di DPRD DKI Jakarta
Presiden PKS Sohibul Iman (MP/Asropih)

Sohibul menilai, lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta terhadap fraksi lain sudah optimal.

"Ya politik emang begini, kita ga boleh baperan ya," terangnya.

Sohibul Iman mengatakan, dari dua cawagub yang diusulkan, pihaknya mencabut salah satu nama. Hal ini dilakukan agar cawagub DKI cepat segera dipilih.

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.

PKS mengusulkan dua nama cawagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, Gerindra mengusulkan 4 calon. Sohibul menjelaskan, Ahmad Syaikhu lah yang akan dicabut dari kandidat cawagub DKI.

"Kalau dari internal PKS, jelas, Pak Syaikhu. Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut. Sisanya ada Pak Agung kan. Nanti kita lihat tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain," jelas Sohibul.

Baca Juga:

PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Sohibul menduga ada keinginan DPRD menolak calon yang diusulkan PKS. Sehingga proses yang terjadi di DPRD tertunda lama.

"Mereka juga tak menginginkan kader PKS jadi wagub, makanya proses politiknya alot," ujarnya.

"Jadi ini bukan di PKS. PKS sudah jelas mengajukan dua nama kok. Tapi jangankan di proses pemilihan, tatib saja tak diselesaikan. Itu proses politik," pungkas Sohibul Iman.(Knu)

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Presiden PKS #Sohibul Iman #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Bagikan