Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI
 Eddy Flo - Selasa, 07 Januari 2020
Eddy Flo - Selasa, 07 Januari 2020 
                Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara/Rosa Panggabean)
MerahPutih.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD DKI tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI.
Menurut dia, jika permasalahan ini tak diselesaikan, maka posisi pendamping Anies Baswedan tak bakal terpenuhi.
Baca Juga:
"Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Senin (6/1).
 
Sohibul menilai, lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta terhadap fraksi lain sudah optimal.
"Ya politik emang begini, kita ga boleh baperan ya," terangnya.
Sohibul Iman mengatakan, dari dua cawagub yang diusulkan, pihaknya mencabut salah satu nama. Hal ini dilakukan agar cawagub DKI cepat segera dipilih.
"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.
PKS mengusulkan dua nama cawagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, Gerindra mengusulkan 4 calon. Sohibul menjelaskan, Ahmad Syaikhu lah yang akan dicabut dari kandidat cawagub DKI.
"Kalau dari internal PKS, jelas, Pak Syaikhu. Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut. Sisanya ada Pak Agung kan. Nanti kita lihat tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain," jelas Sohibul.
Baca Juga:
PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub
Sohibul menduga ada keinginan DPRD menolak calon yang diusulkan PKS. Sehingga proses yang terjadi di DPRD tertunda lama.
"Mereka juga tak menginginkan kader PKS jadi wagub, makanya proses politiknya alot," ujarnya.
"Jadi ini bukan di PKS. PKS sudah jelas mengajukan dua nama kok. Tapi jangankan di proses pemilihan, tatib saja tak diselesaikan. Itu proses politik," pungkas Sohibul Iman.(Knu)
Baca Juga:
PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI
Bagikan
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
 
                      




