Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 Januari 2020
 Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, proses politik yang menghambat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta adalah DPRD DKI tak kunjung menyelesaikan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI.

Menurut dia, jika permasalahan ini tak diselesaikan, maka posisi pendamping Anies Baswedan tak bakal terpenuhi.

Baca Juga:

Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

"Jadi enggak mungkin ada proses pemilihan kalau ga ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Senin (6/1).

Presiden PKs menuding lambannya pemilihan wagub DKI disebabkan oleh proses politik di DPRD DKI Jakarta
Presiden PKS Sohibul Iman (MP/Asropih)

Sohibul menilai, lobi-lobi politik yang dilakukan Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta terhadap fraksi lain sudah optimal.

"Ya politik emang begini, kita ga boleh baperan ya," terangnya.

Sohibul Iman mengatakan, dari dua cawagub yang diusulkan, pihaknya mencabut salah satu nama. Hal ini dilakukan agar cawagub DKI cepat segera dipilih.

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.

PKS mengusulkan dua nama cawagub, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, Gerindra mengusulkan 4 calon. Sohibul menjelaskan, Ahmad Syaikhu lah yang akan dicabut dari kandidat cawagub DKI.

"Kalau dari internal PKS, jelas, Pak Syaikhu. Dia sudah dilantik di DPR. Dia yang kita cabut. Sisanya ada Pak Agung kan. Nanti kita lihat tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain," jelas Sohibul.

Baca Juga:

PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Sohibul menduga ada keinginan DPRD menolak calon yang diusulkan PKS. Sehingga proses yang terjadi di DPRD tertunda lama.

"Mereka juga tak menginginkan kader PKS jadi wagub, makanya proses politiknya alot," ujarnya.

"Jadi ini bukan di PKS. PKS sudah jelas mengajukan dua nama kok. Tapi jangankan di proses pemilihan, tatib saja tak diselesaikan. Itu proses politik," pungkas Sohibul Iman.(Knu)

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Presiden PKS #Sohibul Iman #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan