Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
 Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri (Foto: dprdjakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri menanggapi lamanya proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) pasca ditinggal Sandiaga Uno. Misan menilai proses penentuan wagub menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Misan pun menginginkan agar kegaduhan ini bisa segera diselesaikan oleh partai pengusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Baca Juga:

Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Ditunjuk Jadi Cawagub DKI

"Menurut saya persoalan wagub DKI ini sudah mulai menganggu kenyamanan publik. Saya berharap Partai Gerindra dan PKS bisa segera melakukan langkah konkret menyelesaikan persoalan ini," ujar Misan, di Jakarta Senin (30/12).

Demokrat nilai lamanya proses pemilihan Wagub DKI bikin gaduh di masyarakat
Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri (Foto: rri.id)

Menurut dia, sebaiknya Gerindra dan PKS bisa lebih mengutamakan kepentingan warga Jakarta agar roda pemerintahan DKI bisa berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang semakin besar.

"Kasihan Pak Anies sudah terlalu lama sendiri mempimpin Jakarta. Kalau kader atau cawagub yang diusulkan masih deadlock juga, Partai Demokrat juga punya kader mumpuni yang siap kalau diminta menjadi kandidat," terangnya.

Misan menjelaskan, masa jabatan Anies akan berakhir pada 2022 dan tidak sedikit persoalan yang harus diselesaikan di Jakarta. Terlebih, Presiden Jokowi tidak akan lagi menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Tentang kepindahan Ibukota ini pastinya membutuhkan energi khusus agar Jakarta bisa mempersiapkan diri dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Misan menaruh harapan besar agar PKS dan Gerindra memperhatikan betul kepabilitas dan kepatutan calon yang diusung menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti 2017-2022.

"Semoga calon yang bakal diusung benar-benar memahami dan mengerti Jakarta, agar kehadirannya dapat melengkapi atau saling mengisi kinerja Pak Gubernur," pungkas Misan.

Untuk diketahui, saat ini Partai Gerindra telah menetapkan Ahmad Riza Patria, Fery Juliantono, Saefullah, dan Arnes Lukman sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara, dari PKS ada Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto.(Asp)

Baca Juga:

Paham Soal Jakarta, Partai Gerindra Ajukan Riza Patria Jadi Cawagub DKI

#Partai Demokrat #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Bagikan