Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
 Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri (Foto: dprdjakarta.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri menanggapi lamanya proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) pasca ditinggal Sandiaga Uno. Misan menilai proses penentuan wagub menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Misan pun menginginkan agar kegaduhan ini bisa segera diselesaikan oleh partai pengusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Baca Juga:

Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Ditunjuk Jadi Cawagub DKI

"Menurut saya persoalan wagub DKI ini sudah mulai menganggu kenyamanan publik. Saya berharap Partai Gerindra dan PKS bisa segera melakukan langkah konkret menyelesaikan persoalan ini," ujar Misan, di Jakarta Senin (30/12).

Demokrat nilai lamanya proses pemilihan Wagub DKI bikin gaduh di masyarakat
Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri (Foto: rri.id)

Menurut dia, sebaiknya Gerindra dan PKS bisa lebih mengutamakan kepentingan warga Jakarta agar roda pemerintahan DKI bisa berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang semakin besar.

"Kasihan Pak Anies sudah terlalu lama sendiri mempimpin Jakarta. Kalau kader atau cawagub yang diusulkan masih deadlock juga, Partai Demokrat juga punya kader mumpuni yang siap kalau diminta menjadi kandidat," terangnya.

Misan menjelaskan, masa jabatan Anies akan berakhir pada 2022 dan tidak sedikit persoalan yang harus diselesaikan di Jakarta. Terlebih, Presiden Jokowi tidak akan lagi menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Tentang kepindahan Ibukota ini pastinya membutuhkan energi khusus agar Jakarta bisa mempersiapkan diri dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Misan menaruh harapan besar agar PKS dan Gerindra memperhatikan betul kepabilitas dan kepatutan calon yang diusung menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti 2017-2022.

"Semoga calon yang bakal diusung benar-benar memahami dan mengerti Jakarta, agar kehadirannya dapat melengkapi atau saling mengisi kinerja Pak Gubernur," pungkas Misan.

Untuk diketahui, saat ini Partai Gerindra telah menetapkan Ahmad Riza Patria, Fery Juliantono, Saefullah, dan Arnes Lukman sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara, dari PKS ada Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto.(Asp)

Baca Juga:

Paham Soal Jakarta, Partai Gerindra Ajukan Riza Patria Jadi Cawagub DKI

#Partai Demokrat #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan