PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengaku pihaknya tak keberatan jika Partai Gerindra lebih dulu mengumumkan siapa kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI yang diajukan.
"Ya enggak apa-apa kalau Gerindra ngumumin. Kalau PKS kita harus hormat (keputusan resmi). Kan nanti ada surat yang ditandatangani dua partai. Kalau enggak Desember, Januari deh," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).
Baca Juga:
Riza Patria Klaim Kader Gerindra Banyak Pilih Dirinya Jadi Wagub DKI
Suhaimi mengatakan partainya masih menunggu surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diputuskannya nama calon pengganti Sandiaga Uno.

Diketahui calon orang nomor dua di DKI Jakarta tersebut satu dari Partai Gerindra dan satu dari PKS. Partai yang diketuai Sohibul Iman itu akan tetap menunggu informasi dan surat resmi dari DPP.
"Iya (satu nama dari PKS dan satu dari Gerindra). Suratnya belum sampai ke kita. Nanti kalau suratnya sampai, saya bocorin Kita harus berdasarkan surat tertulis," tuturnya.
Baca Juga:
Diberitakan sebelumnya cawagub DKI disebutkan masing-masing akan berasal dari Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai ini akan menyepakati bahwa satu cawagub dari Partai Gerindra dan satu dari PKS.
"Suda ada kesepakatan, satu partai satu nama, PKS dan Gerindra. Sabtu ini ada informasi terbaru dari partai Gerindra di Wisma Garuda Dua, soal cawagub," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif.(Asp)
Baca Juga:
Tarik Ulur Wagub DKI, PKS Ngotot Dapat Jatah Pengganti Sandiaga Uno
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
