PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 Desember 2019
PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengaku pihaknya tak keberatan jika Partai Gerindra lebih dulu mengumumkan siapa kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI yang diajukan.

"Ya enggak apa-apa kalau Gerindra ngumumin. Kalau PKS kita harus hormat (keputusan resmi). Kan nanti ada surat yang ditandatangani dua partai. Kalau enggak Desember, Januari deh," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).

Baca Juga:

Riza Patria Klaim Kader Gerindra Banyak Pilih Dirinya Jadi Wagub DKI

Suhaimi mengatakan partainya masih menunggu surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diputuskannya nama calon pengganti Sandiaga Uno.

Presiden PKS Sohibul Iman bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Purnomo
Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kanan) (Foto: DPW PKS Jakarta)

Diketahui calon orang nomor dua di DKI Jakarta tersebut satu dari Partai Gerindra dan satu dari PKS. Partai yang diketuai Sohibul Iman itu akan tetap menunggu informasi dan surat resmi dari DPP.

"Iya (satu nama dari PKS dan satu dari Gerindra). Suratnya belum sampai ke kita. Nanti kalau suratnya sampai, saya bocorin Kita harus berdasarkan surat tertulis," tuturnya.

Baca Juga:

Syarif Bocorkan Nama Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Diberitakan sebelumnya cawagub DKI disebutkan masing-masing akan berasal dari Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai ini akan menyepakati bahwa satu cawagub dari Partai Gerindra dan satu dari PKS.

"Suda ada kesepakatan, satu partai satu nama, PKS dan Gerindra. Sabtu ini ada informasi terbaru dari partai Gerindra di Wisma Garuda Dua, soal cawagub," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif.(Asp)

Baca Juga:

Tarik Ulur Wagub DKI, PKS Ngotot Dapat Jatah Pengganti Sandiaga Uno

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan