PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub


Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin membantah bila ada kesepakatan bahwa satu calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan satu cawagub dari PKS.
"Belom, belom ada kesepakatan (satu cawagub dari Partai Gerindra dan satu cawagub dari PKS)," kata Arifin di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Baca Juga:
Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Ditunjuk Jadi Cawagub DKI
Yang saat ini diketahui, kata Arifin, ada lobi-lobi partai berlambang kepala burung garuda itu ke PKS agar partai pengusung Anies di Pilkada lalu masing-masing mengusulkan satu nama jadi calon pengganti Sandiaga Uno.
Meski demikian, tegas Arifin, jika berpatokan pada kesepakatan awal bahwa kursi DKI 2 jatah kepada partai yang diketuai oleh Sohibul Iman.

"Kalau kita masih berpegang kepada kesepakatan awal bahwa itu diserahkan kepada PKS," tuturnya.
Anggota Komisi E ini memastikan bahwa hingga kini cawagub DKI masih 2 nama dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Terkait empat nama yang diajukan oleh Gerindra ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS masih dipelajari dan dikaji PKS.
Baca Juga:
Paham Soal Jakarta, Partai Gerindra Ajukan Riza Patria Jadi Cawagub DKI
Adapun terdapat empat nama cawagub anyar yang diajukan oleh partai pimpinan Prabowo Subianto itu ke PKS adalah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
"Kan memang awalnya DPP Gerindra mengajukan 4 nama, salah satunya Riza Patria itu. Nah itu mungkin yang sedang dipelajari, dikaji," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
