PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 Desember 2019
PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengaku pihaknya tak keberatan jika Partai Gerindra lebih dulu mengumumkan siapa kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI yang diajukan.

"Ya enggak apa-apa kalau Gerindra ngumumin. Kalau PKS kita harus hormat (keputusan resmi). Kan nanti ada surat yang ditandatangani dua partai. Kalau enggak Desember, Januari deh," kata Suhaimi saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).

Baca Juga:

Riza Patria Klaim Kader Gerindra Banyak Pilih Dirinya Jadi Wagub DKI

Suhaimi mengatakan partainya masih menunggu surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diputuskannya nama calon pengganti Sandiaga Uno.

Presiden PKS Sohibul Iman bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Purnomo
Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) bersama Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kanan) (Foto: DPW PKS Jakarta)

Diketahui calon orang nomor dua di DKI Jakarta tersebut satu dari Partai Gerindra dan satu dari PKS. Partai yang diketuai Sohibul Iman itu akan tetap menunggu informasi dan surat resmi dari DPP.

"Iya (satu nama dari PKS dan satu dari Gerindra). Suratnya belum sampai ke kita. Nanti kalau suratnya sampai, saya bocorin Kita harus berdasarkan surat tertulis," tuturnya.

Baca Juga:

Syarif Bocorkan Nama Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Diberitakan sebelumnya cawagub DKI disebutkan masing-masing akan berasal dari Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai ini akan menyepakati bahwa satu cawagub dari Partai Gerindra dan satu dari PKS.

"Suda ada kesepakatan, satu partai satu nama, PKS dan Gerindra. Sabtu ini ada informasi terbaru dari partai Gerindra di Wisma Garuda Dua, soal cawagub," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif.(Asp)

Baca Juga:

Tarik Ulur Wagub DKI, PKS Ngotot Dapat Jatah Pengganti Sandiaga Uno

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menyambut terbuka minat Budi Arie Projo bergabung.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Budi Arie Mau Gabung Gerindra? Ahmad Muzani Bocorkan Syarat 'Gak Ribet' Jadi Anak Buah Prabowo
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan