Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
 Demokrat: Proses Pemilihan Wagub DKI Bikin Gaduh Ibu Kota

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri (Foto: dprdjakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri menanggapi lamanya proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) pasca ditinggal Sandiaga Uno. Misan menilai proses penentuan wagub menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Misan pun menginginkan agar kegaduhan ini bisa segera diselesaikan oleh partai pengusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Baca Juga:

Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Ditunjuk Jadi Cawagub DKI

"Menurut saya persoalan wagub DKI ini sudah mulai menganggu kenyamanan publik. Saya berharap Partai Gerindra dan PKS bisa segera melakukan langkah konkret menyelesaikan persoalan ini," ujar Misan, di Jakarta Senin (30/12).

Demokrat nilai lamanya proses pemilihan Wagub DKI bikin gaduh di masyarakat
Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri (Foto: rri.id)

Menurut dia, sebaiknya Gerindra dan PKS bisa lebih mengutamakan kepentingan warga Jakarta agar roda pemerintahan DKI bisa berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang semakin besar.

"Kasihan Pak Anies sudah terlalu lama sendiri mempimpin Jakarta. Kalau kader atau cawagub yang diusulkan masih deadlock juga, Partai Demokrat juga punya kader mumpuni yang siap kalau diminta menjadi kandidat," terangnya.

Misan menjelaskan, masa jabatan Anies akan berakhir pada 2022 dan tidak sedikit persoalan yang harus diselesaikan di Jakarta. Terlebih, Presiden Jokowi tidak akan lagi menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Tentang kepindahan Ibukota ini pastinya membutuhkan energi khusus agar Jakarta bisa mempersiapkan diri dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

Misan menaruh harapan besar agar PKS dan Gerindra memperhatikan betul kepabilitas dan kepatutan calon yang diusung menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti 2017-2022.

"Semoga calon yang bakal diusung benar-benar memahami dan mengerti Jakarta, agar kehadirannya dapat melengkapi atau saling mengisi kinerja Pak Gubernur," pungkas Misan.

Untuk diketahui, saat ini Partai Gerindra telah menetapkan Ahmad Riza Patria, Fery Juliantono, Saefullah, dan Arnes Lukman sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara, dari PKS ada Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto.(Asp)

Baca Juga:

Paham Soal Jakarta, Partai Gerindra Ajukan Riza Patria Jadi Cawagub DKI

#Partai Demokrat #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan