PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub


Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin membantah bila ada kesepakatan bahwa satu calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan satu cawagub dari PKS.
"Belom, belom ada kesepakatan (satu cawagub dari Partai Gerindra dan satu cawagub dari PKS)," kata Arifin di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Baca Juga:
Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Ditunjuk Jadi Cawagub DKI
Yang saat ini diketahui, kata Arifin, ada lobi-lobi partai berlambang kepala burung garuda itu ke PKS agar partai pengusung Anies di Pilkada lalu masing-masing mengusulkan satu nama jadi calon pengganti Sandiaga Uno.
Meski demikian, tegas Arifin, jika berpatokan pada kesepakatan awal bahwa kursi DKI 2 jatah kepada partai yang diketuai oleh Sohibul Iman.

"Kalau kita masih berpegang kepada kesepakatan awal bahwa itu diserahkan kepada PKS," tuturnya.
Anggota Komisi E ini memastikan bahwa hingga kini cawagub DKI masih 2 nama dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Terkait empat nama yang diajukan oleh Gerindra ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS masih dipelajari dan dikaji PKS.
Baca Juga:
Paham Soal Jakarta, Partai Gerindra Ajukan Riza Patria Jadi Cawagub DKI
Adapun terdapat empat nama cawagub anyar yang diajukan oleh partai pimpinan Prabowo Subianto itu ke PKS adalah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
"Kan memang awalnya DPP Gerindra mengajukan 4 nama, salah satunya Riza Patria itu. Nah itu mungkin yang sedang dipelajari, dikaji," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
