PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Eddy FloEddy Flo - Senin, 30 Desember 2019
 PKS Bantah Gerindra Terkait Kesepakatan Masing-Masing Ajukan Satu Cawagub

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin membantah bila ada kesepakatan bahwa satu calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan satu cawagub dari PKS.

"Belom, belom ada kesepakatan (satu cawagub dari Partai Gerindra dan satu cawagub dari PKS)," kata Arifin di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/12).

Baca Juga:

Riza Patria Siap Mundur dari DPR Bila Ditunjuk Jadi Cawagub DKI

Yang saat ini diketahui, kata Arifin, ada lobi-lobi partai berlambang kepala burung garuda itu ke PKS agar partai pengusung Anies di Pilkada lalu masing-masing mengusulkan satu nama jadi calon pengganti Sandiaga Uno.

Meski demikian, tegas Arifin, jika berpatokan pada kesepakatan awal bahwa kursi DKI 2 jatah kepada partai yang diketuai oleh Sohibul Iman.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

"Kalau kita masih berpegang kepada kesepakatan awal bahwa itu diserahkan kepada PKS," tuturnya.

Anggota Komisi E ini memastikan bahwa hingga kini cawagub DKI masih 2 nama dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Terkait empat nama yang diajukan oleh Gerindra ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS masih dipelajari dan dikaji PKS.

Baca Juga:

Paham Soal Jakarta, Partai Gerindra Ajukan Riza Patria Jadi Cawagub DKI

Adapun terdapat empat nama cawagub anyar yang diajukan oleh partai pimpinan Prabowo Subianto itu ke PKS adalah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.

"Kan memang awalnya DPP Gerindra mengajukan 4 nama, salah satunya Riza Patria itu. Nah itu mungkin yang sedang dipelajari, dikaji," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

PKS Masih Tunggu Surat Resmi dari DPP untuk Ajukan Kader Sebagai Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan