Andika Pratama
MerahPutih.com - Klaim yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dukungan penundaan Pemilu 2024 kembali mendapat sorotan. Kali ini datang dari politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu.
Luhut sebelumnya mengklaim terdapat 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Selain itu, Luhut juga mengklaim ratusan juta pengguna media sosial yang terekam dalam bìg data itu aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Baca Juga
Para Pengamat Ragukan Klaim Big Data Luhut Minta Pemilu Ditunda
Data yang dilontarkan Luhut dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, itu diragukan kebenarannya. Termasuk oleh Masinton lantaran tidak ada penjelasan tentang metodologi pengambilan dan pengolahan sampelnya.
“Sumbernya big data atau “big mouth” sihhh ??. #LordBicaraPenundaan,” kata Masinton dalam akun Twitter pribadinya @MasintonPasaribu dikutip Senin (14/3).
big mouth
Sumbernya big data atau sihhh ??. #LordBicaraPenundaan — MASINTON PASARIBU (@Masinton) March 14, 2022
Saat dikonfirmasi, Masinton menjelaskan maksud dari cuitannya tersebut. Menurut Masinton, klaim big data yang disampaikan orang nomor satu di Kemenko Marves itu perlu dibuka ke publik.
“Jadi agar publik tidak mempertanyakan klaim tersebut sumbernya big data atau big mouth?” kata Masinton.
Baca Juga
Ingatkan Luhut, Senior PDIP Ungkit Kisah Harmoko Setahun Sebelum Suharto Lengser
Diketahui, Luhut sebelumnya mengungkapkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja. Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) juga diklaimnya mendukung penundaan Pemilu.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat (11/3).
Luhut menjelaskan temuan itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi.
Namun, Luhut menegaskan sikap Presiden Joko Widodo sudah tegas terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang kini santer di masyarakat itu. Presiden, lanjut dia, tetap mematuhi aturan konstitusi yang mewajibkan pemilu dilangsung 5 tahun sekali dan maksimal presiden dua kali periode selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu lima tahun sekali. (Pon)
Baca Juga
Ketua DPD Patahkan Klaim Netizen Setuju Tunda Pemilu Versi Big Data Luhut
